Kemlu: 105 WNI Haji Ilegal di Filipina Segera Dipulangkan ke RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya menyelesaikan permasalahan haji ilegal di Filipina. Diduga ada ratusan WNI yang memakai paspor Filipina palsu untuk beribadah ke Arab Saudi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan, pemerintah mengambil sejumlah langka terkait dengan persoalan WNI haji ini. Salah satunya mengirim tim ke Manila untuk mengecek keadaan para jamaah haji.

"Sejak 18 September lalu tim Kemlu sudah di sana untuk memberi bantuan pada WNI yang kemungkinan pulang melalui Manila," sebut pria yang kerap disapa Tata, di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Tata menjelaskan bahwa hingga saat ini ada puluhan kloter haji WNI berada di Filipina. Mereka akan menjalani beberapa proses terlebih dahulu sebelum pulang ke Tanah Air.

"Jumlah WNI yang pulang haji melalui Filipina ada 24 kloter dan 106 orang," kata juru bicara Kemlu itu.

"Mereka terdiri dari 27 pria dan 79 wanita. Mayoritas berumur 41 tahun sampai dengan usia 60 tahun," sambung Tata. 

Hampir seluruh WNI tersebut kini berada di KBRI Manila. Namun, ada satu yang masih ditahan pihak imigrasi Manila.

"105 WNI sudah ada di KBRI, tinggal menunggu proses administrasi lalu bisa dipulangkan. 1 WNI masih ditahan karena ingin menemui puteranya yang merupakan WN Malaysia (yang juga ditahan di detensi imigrasi Filipina)," sebutnya.

Menurut Tata, walaupun memakan waktu, namun prosesnya akan cukup singkat karena hanya menunggu proses administrasi.

"84 orang sudah siap dikembalikan ke tempat mereka tinggal. Hanya menunggu proses izin meninggalkan negara atau exit permit. 22 WNI diminta membantu proses investigasi yang sedang dilakukan," tutup dia.

Pada September lalu, Menlu Retno menyampaikan ada ratusan jemaah haji asal Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi menggunakan paspor Filipina. 

"Kita memperoleh informasi bahwa ada sekitar 700 orang," kata Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo ketika bertemu Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Istana Negara, Jumat 9 September 2016.

"Sekali lagi, angka 700 ini adalah perkiraan sementara, karena kita belum bisa memastikan apakah memang angka 700 atau lebih," pungkasnya.