Sah, Ongkos Ibadah Haji Naik di 2018

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR menuntaskan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH Kementerian Agama.

Setelah digodok sejak Januari lalu, diputuskan pengesahan direct cost penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018 M, sebesar rata-rata Rp 35.235.602.

Kenaikan tersebut terjadi karena kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen. Selain itu, terdapat pula pajak baladiah (Pajak Pemerintah daerah) sebesar 5 persen dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Arab Saudi hingga mencapai 180 persen.

Selanjutnya, terjadi juga kenaikan bahan bakar pesawat dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang US$ (dolar) dan mata uang Arab Saudi riyal (SAR) yang menjadi penyebabnya.

"Berimbas pada naiknya harga untuk komponen penerbangan, pemondokan, katering, transportasi dan biaya operasional," ucap Ketua Komisi VIII, M Ali Taher, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Di kesempatan itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi panja yang berhasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji, meski tahun ini terjadi kenaikan dibandingkan dengan BPIH tahun lalu, sebesar Rp 345.290 atau 0,99 persen.

Kenaikan ini masih di bawah kenaikan harga pajak serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang merupakan wujud komitmen Komisi VIII DPR dan Kemenag.

Hasil pembahasan di Komisi VIII DPR juga lebih rendah dari usulan biaya haji awal dari Pemerintah yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudiin pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI sebesar Rp 35.790.982.

"Kita bersyukur panja dengan kearifannya. Kenaikan tidak terlalu besar. Panja juga berhasil menaikan efisiensi di pos-pos. Sewa hotel di Mekkah efisien. Serasional mungkin," ujar Lukman.