3 WNI Ini Sempat Tertahan Kepulangannya Usai Berhaji

KJRI Jeddah akhirnya mengubungi biro travel yang memberangkatkan FWD dan mendesaknya agar segera mengontak sang penjamin di Arab Saudi untuk mengurus exit visa-nya. FWD akhirnya bisa pulang ke Tanah Air pada 10 September 2018.

"Meskipun biro travel bertanggung jawab, menanggung biaya hidup jemaahnya selama tertahan di Jeddah sampai dapat exit, tetap saja berangkat haji dengan jalur seperti ini pelanggaran," ujar Pelaksana Fungsi Konsuler 1 yang merangkap sebagai Koordinator Perlindungan Warga (KPW) Safaat Ghofur.

Saat masuk ke Arab Saudi, lanjut dia, visa selain visa haji akan distempel Not Valid for Hajj oleh petugas imigrasi saat tiba di bandara kedatangan. Artinya, kata Ghofur, visa tersebut tidak berlaku untuk menunaikan ibadah haji.

"Ini pelanggaran dan berpotensi menyulitkan calon jamaah saat diketahui ada ketidakcocokan visa yang digunakan dengan pelaksanaan hajinya," kata Ghofur.

Sementara itu, jemaah umrah berinisial AR juga mengalami nasib serupa. Dia bahkan telah menyetor uang sebesar Rp70 juta kepada biro travel PT AKM yang berkantor di Jakarta Timur.

Pria asal Rokan Hilir, Riau ini diberangkatkan pada bulan Ramadan silam untuk menunaikan ibadah umrah plus dengan tambahan berhaji. Tetapi, perjalanan itu tak mulus. Selama di Tanah Suci, diabetes yang diidiapnya memburuk. AR akhirnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Spesialis Al Noor Mekah.

AR kemudian dipindahkan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan dirawat di sana sekitar 2 bulan. AR berhasil dipulangkan pada 12 September 2018 didampingi seorang petugas setelah KJRI Jeddah melengkapi berkas dokumen yang diperlukan.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin mengimbau masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji agar menempuh jalur resmi. Sehingga terhindar dari masalah hukum.

"Pastikan kepada biro travel bahwa anda benar-benar diberangkatkan dengan visa haji, bukan lainnya. Kalau perlu sebelum menyetor dana, buat surat perjanjian resmi agar bisa mengajukan penuntutan hukum, bila ternyata di kemudian ditemukan ada unsur penipuan," ucap Hery.

Ia juga mengajak instansi terkait, termasuk pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian serius terhadap praktik pemberangkatan jemaah melalui jalur yang tidak resmi.

"Biro travel nakal yang nekat memberangkatkan jemaah yang tidak sesuai aturan harus ditindak tegas," terangnya.

Hery berharap pemerintah daerah berperan aktif melakukan kampanye penyadaran ke masyarakat agar tidak tergiur dengan berbagai tawaran dari biro-biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah secara tidak prosedural.