Selama Ramadan, Konsumsi Ikan Diprediksi Naik 20 Persen

Tak hanya itu, KKP juga memberikan perluasan izin operasional kapal pengangkut ikan dan kapal pengangkut ikan hidup untuk mengangkut hasil produksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan stok dalam cold storage.

Perluasan izin ini sekaligus membantu kelancaran distribusi pemasaran hasil nelayan dan pembudidaya ikan melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-239/MEN-KP/IV/2020 tentang Alih Muatan pada Kapal Perikanan yang diberlakukan sejak 21 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020. Koordinasi juga dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Termasuk maskapai penerbangan, shipping line, trucking, agen cargo, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait. Tujuan demi mendorong efisiensi distribusi perikanan melalui transportasi darat, udara dan laut.

Dikatakan Nilanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menerbitkan surat bernomor: B-194/MEN-KP/IV/2020 yang ditujukan kepada gubernur/bupati/walikota seluruh Indonesia. Surat tertanggal 3 April 2020 tersebut berisi ajakan agar produk perikanan digunakan untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui dana APBD.

Tujuannya untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat bersumber dari protein hewani dan penurunan angka anak yang mengalami stunting. Sekaligus penyerapan hasil tangkapan nelayan dan hasil pembudidaya ikan serta produk UMKM perikanan di daerah.

“Ada juga kerja sama pemasaran online produk perikanan yang berasal dari nelayan, pembudidaya dan produk olahan UMKM dengan beberapa startup produk perikanan dan marketplace lainnya,” kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com