Di Silaturahmi Berkah Ramadhan, Kemendagri Tegaskan Siap Ayomi Setiap Kegiatan Apkasi

Ardian menambahkan, ada beberapa hal strategis yang memang Kemendagri sangat senang sekali dan butuh masukan dari para pengurus Apkasi. Pertama, sebutnya, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Selama ini belum pernah meminta masukan, namun dari pengalaman 2021, karena bapak dan ibu bupati-lah yang menjadi aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD, kami sangat berharap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif. Selain itu, menyangkut soal kontribusi yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana kontribusi pemerintah daerah di dalam asosiasi, ini pun nanti akan kita jelaskan di sana,” jelas dia.

Ardian lantas menyebutkan di tahun 2022 menjadi tahun dimulainya tahapan pemilu serentak di 2024. Direncanakan pemilu serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Dan dari kacamata pembiayaan bisa dikatakan akan membutuhkan dana yang cukup besar. Di satu sisi kita pahami betul bahwa kondisi pemerintah daerah yang karena pandemi Covid-19 ini mengalami sedikit goncangan menyangkut dana transfer dan DAD,” paparnya.

Maka itu, lanjut Ardian, desain yang ingin Kemendagri siapkan berkaitan dengan pilkada tersebut akan dibuatkan semacam dana cadangan. “Jadi silakan nanti pemerintah daerah merumuskan berapa estimasi kebutuhan untuk pilkada di 2024 dan nabungnya bisa dimulai dari tahun 2022, sehingga dengan langka ini mudah-mudahan bebannya tidak berat di 2024,” jelasnya.

Ardian juga menyampaikan saat ini Kemendagri bersama Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalamnya akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP.

"Tentunya bapak ibulah yang nanti akan menerima dampak terhadap pijakan tersebut. Kami nanti butuh semacam panitia kecil dari Apkasi sebagai tempat kita diskusi dan konsultasi agar bisa memperjuangkan kebutuhan dana di daerah. Jadi UU No. 33 tahun 2004 harus kita evaluasi dan bagaimana arah kebijakannya ke depan, sehingga hal ini pun kami perlu masukan dari bapak ibu bupati sekalian.” jelas dia.

Ardian juga antusias merespon masalah SIPD yang belakang ini menarik untuk diperbincangkan. Latar belakang SIPD ini, relatif banyak dan diakui ada resistensi di daerah.

“Satu hal yang pasti bahwa Kemendagri tidak pernah melarang pemerintah daerah menggunakan aplikasi lain selain SIPD. Namun tolong rekam juga prosesnya di SIPD, karena mandat UU No.23 tahun 2014 pasal 391 bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan dan pembangunan. Di UU tersebut di pasal 391 ayat 2 disebutkan informasinya disajikan dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah sehingga dengan demikian maka SIPD ini ada dasar hukumnya,” kata Ardian.

Ardian juga menjelaskan bahwa SIPD awalnya memang dirancang sebagai kanal rekaman, di mana setiap daerah transaksi direkam, karena pihak Kemendagri membutuhkan informasi yang update, yang aktual dan faktual.

“Seiring dengan kebutuhan, SIPD ini mendesak diterapkan sehingga mimpinya nanti Presiden memiliki semacam dashboard yang bisa melaporkan secara realtime bagaimana laporan belanja daerah dan apa saja output progres pembangunan di semua daerah,” harapnya.

Sebelum mengakhiri paparannya, Ardian kembali menegaskan pesan Mendagri yang telah mewanti-wanti agar para dirjen di Kemendagri mengayomi semua asosiasi pemerintah daerah. “Kami merasa terhormat diundang oleh Apkasi dan ke depan forum-forum seperti inilah yanh harus terus digalakkan,” tukasnya.

Sementara itu di penghujung acara, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik membuka ruang diskusi kepada para bupati untuk membahas beberapa isu strategis.

“Di antaranya, terkait sekarang ini terjadinya proses amandemen terhadap UU No.5 tahun 2014 tentang ASN. Hal ini penting disikapi karena berkaitan dengan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepengawaian, juga hal lait terkait dengan pembahasan UU Otsus Papua dan yang tak kalah penting adalah bagaimana menyikapi durasi 3,5 tahun masa jabatan para kepala daerah hasil pilkada serentak 2020,” katanya.

Akmal memahami banyak hal yang harus didiskusikan termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh para bupati menyangkut persoalan di daerah. Akmal pun menegaskan, pada prinsipnya Kemendagri, khususnya di Direktorat Jenderal Otda hadir untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan agar kepemimpinan teman-teman bupati di daerah, betul-betul bisa berjalan efektif hingga akhir masa jabatannya nanti.