Hukum Mengeluarkan Zakat fitrah dengan Uang, Nominal dan Tatacaranya

Talfîq dan Memilih Pendapat Hukum yang Ringan sebagai Solusi Mencermati keempat model pendapat hukum tentang zakat fitrah menggunakan uang di atas, tampak bahwa:

Pendapat pertama, rigid (kaku) karena tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang;

Pendapat kedua, lebih lentur, tetapi ketat karena tidak membolehkan intiqâl mazhab dalam sebagian masalah (talfîq);

Pendapat ketiga, semi lentur, karena menggunakan pendapat yang lemah, tetapi tetap konsisten dalam satu mazhab, yakni mazhab Syafi’iyah, tidak memilih intiqâl mazhab/talfîq; dan

Pendapat keempat, sangat lentur (dinamis) menggunakan intiqâl mazhab/talfîq untuk memilih model yang paling ringan dan maslahat dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang dengan kadar yang paling rendah (2,5 kg atau 2,7 kg/3,5 liter beras, sekitar Rp 35.000,-, dengan hitungan perliter Rp 10.000,-).

Model yang keempat tersebut diterapkan pula dalam fatwa Dâr al-Iftâ’ Mesir, membolehkan uang sebesar, £15 (15 EGP, Poun Mesir, sekitar 15.000,- IDR), sebagai ukuran nilai terkecil untuk gandum, sebagai makanan pokok negara tersebut.

Dalam hal ini, pendapat yang membolehkan zakat fitrah dengan uang mengikuti model intiqâl mazhab fî ba‘dh al-masâ’il atau talfîq, atau mengikuti pendapat yang lemah dalam mazhab Syafii, lebih sesuai dengan sifat fiqih yang dinamis dan maslahat, yang dicirikan dengan meneguhkan asas at-taysîr, yakni memberikan kemudahan, dan raf’ al-haraj, menghilangkan kesulitan terhadap muzakki (orang yang berzakat), serta lebih maslahat bagi muzakki juga bagi mustahiq (penerima zakat).

Model memilih pendapat a-Rûyanî, yang dinilai lemah tersebut, merupakan model al-akhdz aw al-ikhtiyâr bi-aisar al-madzâhib, yakni mengambil/memilih pendapat yang paling ringan di antara mazhab, yang di dalamnya lebih mengandung kemaslahatan (al-Fiqh al-Islâmî, Juz I, hlm. 84-85).

Taqlîd kepada pendapat ulama yang tidak lebih utama (taqlîd al-mafdhûl), ada tiga pendapat, di antaranya membolehkan dan diunggulkan oleh Ibnu Hâjib, karena terjadi pada masa sahabat dan selainnya secara nyata dan tanpa diingkari. (Lihat al-Bannânî, Hâsyiyat al-‘Allâmah al-Bannânî, 2003, Juz II, hlm. 396, dan al-Âmidî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, 1996, hlm. 356-357).

Dalam putusan LBM PBNU, sifat dinamis dan maslahatnya tampak dalam memberikan kemudahan (solusi) dengan mendasarkan kebolehan intiqâl al-mazhab atau lebih tepatnya talfîq dalam hal mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, serta dengan mengikuti ukuran yang lebih ringan, ukuran Syafi’iyah, yaitu 2,7 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras, tidak mengikuti ukuran Hanafiyah yang lebih berat, sebesar 3,8 kg kurma, anggur dan/atau gandum.

Ini merupakan bentuk talfîq yang diperbolehkan oleh para ulama, di antaranya al-Kamâl ibn al-Humâm, dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili (1932-2015). Talfîq semacam itu diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori talfîq mamnû‘ (dilarang) karena batal demi hukum (bâthil li-dzâtih) atau karena faktor eksternal (al-‘awârdh), yang mengakibatkan penentangan terhadap ijma‘ atau rusaknya tatanan hukum (az-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh, Beirut: Dâr al-Fikr, 2009, Juz I, hlm. 98-99).

Justru talfîq semacam ini lebih selaras dengan prinsip atau asas kemudahan dalam beragama (mabda’ au asas al-yusr/at-taisîr, QS. 2: 185) dan menghilangkan kesulitan atas masyarakat (raf‘ al-haraj) serta toleran (as-samâhah) yang merupakan tujuan dan substansi hukum Islam (maqâshid al-syarî‘ah) dalam rangka memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi manusia (mashâlih al-'ibâd).

Talfîq dan memilih pendapat hukum yang ringan (al-akhdz au al-ikhtiyâr bi-aisar al-madzâhib), merupakan model hukum dengan paradigma at-taysîr, memberikan kemudahan (bukan tasydîd, memberatkan), menjadi solusi hukum, karena lebih sejalan dengan tujuan dan substansi hukum Islam, dan telah diterapkan di berbagai negara di belahan benua: Afrika, Eropa, Amerika, Australia dan Asia.

Menolak talfîq ataupun mengambil pendapat yang lemah atau ringan yang lebih dinamis dan maslahat merupakan bentuk kekakuan atau kebekuan (jumûd) dalam beragama yang justru menyusahkan manusia itu sendiri, karena tidak selaras dengan prinsip dan asas Islam, yakni memberikan kemudahan, kemaslahatan dan kerahmatan.