Calon Haji Indonesia Dapat Ganti atau Uang 15 Riyal Jika Makanan Basi

Sebab, Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng chef dari Tanah Air yang mengawasi katering yang disediakan penyedia layanan maktab saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat di ruang Media Center Haji (MCH) Daker Makkah, Minggu 26 Juni 2022.

"Kita sudah kontrak dengan penyedia layanan maktab ya, dan mereka juga sudah memberikan kesempatan baik kepada kita atau mereka sendiri untuk melakukan semacam monitoring bersama terhadap pelayanan yang diberikan. Di samping itu dari PPIH Arab Saudi juga sudah menyiapkan skenario untuk pelatihan juru masak yang nantinya akan memberi layanan saat di Armuzna," tutur Arsad.

Dia berharap, dengan adanya pelatihan untuk para chef tersebut, makanan yang disajikan kepada jemaah haji baik di Arafah dan Mina nantinya memiliki selera Indonesia.

"Ini jadi salah satu keluhan di tahun sebelumnya bahwa masakan Arafah ini rasanya katanya enggak jelas atau gimana. Nah kita ada chef, mereka tenaga profesional yang kita rekrut dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, kemudian ada juga ikatan chef Indonesia," jelas Arsad.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penerbitan visa mujamalah yang dipakai jemaah haji furoda merupakan wilayah pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi. Karena sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi itu jadi tugas kita hanya melakukan diplomasi agar praktiknya lebih tertata, lebih baik, tidak acak kadul dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan itu, terutama pada proses transaksionalnya visa," kata Menag di Makkah, Selasa 5 Juli 2022.

Dia mengatakan, selama ini visa mujamalah dari Arab Saudi tidak berbayar karena undangan dari pemerintah kerajaan. Karena itu, perlu dicek lagi apakah memang ada komersialisasi visa mujamalah.

Yaqut mengatakan, selama ini Kemenag mendapat laporan dari Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus soal visa mujamalah.

"Jadi kalau mereka mendapatkan itu, mereka wajib melaporkan menurut undang-undang," ucap dia.

Menag menyebut, informasi mengenai visa jemaah calon haji bisa dicek dari Siskohat (Sistem Informasi dan komputerisasi Haji Terpadu). Apakah menggunakan visa mujamalah, visa ummal, hingga visa ziarah.

"Kita cek nanti setelah selesai semua. Setelah selesai kita kan tahu mana yang berangkat pakai visa mujamalah, siapa pakai furoda, berapa yang pakai visa ummal atau tenaga kerja berapa yang pakai visa ziarah wisata. Kita akan tahu semua setelah ini," kata Yaqut.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di tempat yang sama menegaskan, haji furoda dengan visa mujamalah merupakan wilayah pemerintah Saudi.

"Kita ya enggak bisa ikut campur tangan. Paling tidak kemampuan kita ya diplomasi tentu saja, pengawasan yang kita sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hak hak mutlak ada di pemerintah Saudi," kata dia.

Muhaimin mengatakan, mengenai komersialisasi dalam penerbitan visa mujamalah, maka harus dibicarakan kedua negara.

Selain itu, pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga mengapresiasi pelaksanaan haji 2022. Dia mengatakan, proses tahapan dan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan perencanaan dari awal.

"Ya alhamdulillah, evaluasi per hari ini, semua proses tahapan dan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dari awal. Bahkan prediksinya semua berjalan sesuai dengan rencana, terutama Arafah, Muzdalifah, Mina," kata Muhaimin usai mengikuti rapat koordinasi dengan Amirul Hajj dan tim pengawas haji di Hotel Retaj al Rayyan, Makkah, Selasa (5/7/2022).

Pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, ada dua hal yang perlu diantisipasi. Pertama adalah kesehatan dan kedua soal transportasi.

"Kesehatan paling pokok. Kesehatan itu menyangkut usia lanjut, terus menyangkut komorbid. Kedua, menyangkut fasilitas transportasi karena kemacetan tinggi," kata dia.