Kemenag: Aturan GACA, Operasional Penerbangan Haji Indonesia 30 Hari

PHU dan BPKH Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR Bahas Ibadah Haji 2023 — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) memberikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Rapat tersebut membahas masukan atas hasil peninjauan tim panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR ke Arab. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Masa operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR. Muncul usulan agar masa operasional dikurangi, tidak sampai 42 hari.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, masa operasional haji sangat tergantung pada rentang proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Dia menerangkan, berdasarkan Circular dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi No 50867/2 tertanggal 11 Mei 2022, masa penerbangan keberangkatan jemaah haji Indonesia dilakukan selama 30 hari. Demikian juga dengan penerbangan saat kepulangan jemaah. Sebab, kuota haji reguler Indonesia lebih 200 ribu jemaah.

"Peraturan yang dikeluarkan oleh GACA yang pertama adalah surat edaran mereka di awal yang menegaskan bahwa operasional penerbangan haji saat ini bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari," kata Hilman di Jakarta, Rabu 8 Februari 2023 seperti dikutip dari keterangan Kemenag.

Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sudah sepakat bahwa kuota haji 2023 adalah 221.000 orang jamaah. Kuota ini terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus. Sementara untuk petugas haji ditetapkan sebanyak 4.200 orang.

GACA dalam edarannya membagi tiga kelompok masa penerbangan berdasarkan jumlah jemaah. Negara dengan jemaah kurang 20 ribu, masa penerbangan (baik saat berangkat maupun pulang) adalah 20 hari. Negara yang mengirimkan 20 - 30 ribu jemaah, masa penerbangan 25 hari. Sementara negara dengan lebih 30 ribu jemaah, durasi penerbangannya adalah 30 hari.

"Penutupan bandara pada 4 Zulhijjah, sehingga kami tarik 30 hari ke belakang untuk 30 hari masa keberangkatan jemaah haji Indonesia. Diperkirakan, jemaah kloter pertama terbang 24 Mei 2023," jelas Hilman.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 naik menjadi Rp 39,8 juta per orang. Namun kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan pada jemaah, melainkan diambil dari alokasi virtual account milik jemaah.

2 dari 3 halaman

Terus Komunikasi dengan Saudi

"Demikian juga pasca puncak haji, bandara Arab Saudi, baru dibuka 15 Zulhijjah. Sehingga kami jadwalkan penerbangan kepulangan jemaah 30 hari ke depan. Sehingga jemaah kloter terakhir pulang 2 Agustus 2023," sambungnya.

"Fase dari 4 - 15 Zulhijjah inilah sebenarnya tahap penyelenggaraan ibadah haji. Lebih kurang 12 hari. Makanya dalam rancangan kami, masa tinggal jemaah sekitar 42 hari," katanya lagi.

Hingga saat ini, kata Hilman, Kementerian Agama terus menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi mengenai kemungkinan mengurangi masa tinggal jemaah. Hal ini sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun Komisi VIII DPR.

"Upaya mengurangi masa tinggal jemaah terus dilakukan. Kita terus jalin komunikasi dengan otoritas di Saudi," tandasnya.

3 dari 3 halaman

Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Durasi Haji 2023 Jadi 35 Hari

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendorong pengurangan durasi pelaksanaan ibadah haji 2023. Ia menilai durasi ibadah haji selama ini yakni 40 hari, terlalu lama.

"40 hari itu terlalu lama. Bagi jemaah yang sudah selesai atau kloter pertama yang sudah arba'in begitu selesai haji, sepertinya kepingin pulang segera. Tetapi tak bisa pulang karena tidak adanya penerbangan," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, jika pemerintah mampu bernegosiasi maka ibadah haji 2023 bisa hanya 35 hari, sementara mulai 2024 jumlahnya 30 hari saja.

"Kami berkeyakinan kalau pemerintah sungguh-sungguh dengan segala kemampuan negosiasi, tahun ini saja kita bisa laksanakan haji 35 hari. Sementara untuk tahun 2024 kami meminta pemerintah tidak perlu lagi dibicarakan, kemungkinan bisa 30 hari karena kami yakin bisa 30 hari di tahun 2024," kata Marwan.

Menurut Marwan, pengurangan durasi pelaksanaan haji juga bis menghemat anggaran hingga Rp 1,2 triliun. "Akan terjadi penghematan anggaran dari sisi anggaran itu bisa kita hemat Rp 1,2 triliun dan bahkan gaji petugas itu hampir Rp 1 triliun," katanya.