Kemiskinan Meningkat, Warga Palestina Antre Makanan Berbuka Puasa di Dapur Amal Saat Bulan Ramadhan

Sementara itu, pejabat Israel dan Otoritas Palestina (PA) bertemu di Mesir dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak dan mengendalikan kekerasan menjelang bulan suci Ramadhan.

Pertemuan satu hari, yang juga dihadiri oleh pejabat Mesir, Amerika Serikat (AS), dan Yordania, berlangsung pada Minggu (19/3/2023) di kota peristirahatan Sharm el-Sheikh.

Situasi di lapangan sendiri saat ini tengah tegang menyusul seringnya penggerebekan dan pembunuhan terhadap warga Palestina oleh tentara Israel di bawah pemerintahan berhaluan kanan ekstrem pimpinan Benjamin Netanyahu yang dilantik akhir tahun lalu.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir menyebutkan bahwa pembicaraan di Sharm el-Sheikh bertujuan untuk mendukung dialog antara Palestina dan Israel demi menghentikan tindakan dan eskalasi sepihak serta memutus siklus kekerasan yang ada dan mencapai ketenangan.

"Ini dapat memfasilitasi terciptanya iklim yang cocok untuk dimulainya kembali proses perdamaian," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir seperti dilansir Al Jazeera.

Pada Sabtu (18/3), pejabat PA Hussein al-Sheikh mengatakan, "Delegasi Palestina berpartisipasi untuk membela hak-hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan dan meminta diakhirinya agresi Israel yang terus menerus terhadap kami serta untuk hentikan semua tindakan dan kebijakan yang melanggar darah, tanah, harta benda, dan kesucian kami."

Menurut media Israel, Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi memimpin delegasi Israel, bersama dengan Kepala Intelijen (Shin Bet) Ronen Bar dan jenderal militer Ghassan Alian.

Semua partai politik utama Palestina, kecuali Fatah yang menjalankan PA, menentang pembicaraan dengan Israel dan menyerukan boikot.

Juru bicara Hamas Mousa Abu Marzouq mengatakan pada Jumat (17/3) bahwa otoritas Eropa dan AS mengeluarkan pernyataan tentang kejahatan pendudukan (Israel), namun tidak mengambil tindakan apa pun untuk menekan Israel menghentikan kejahatannya.

Dalam pernyataan bersama, partai politik Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengatakan, langkah PA berpartisipasi dalam pertemuan di Sharm al-Sheikh merupakan kudeta melawan keinginan rakyat.

Mereka mengatakan, Israel memanfaatkan pertemuan tersebut untuk melancarkan lebih banyak agresi terhadap rakyat Palestina.

Pembicaraan pada Minggu dilakukan setelah pertemuan serupa sebelumnya di Yordania bulan lalu, yang juga mendapat tentangan luas dari dalam negeri Palestina.

Dalam pertemuan di Aqaba, Yordania mengklaim Israel setuju untuk berhenti menindaklanjuti pemukiman ilegal baru selama beberapa bulan. Namun, Israel membantah telah membuat komitmen semacam itu.

"Berlawanan dengan laporan dan twit tentang pertemuan di Yordania, tidak ada perubahan dalam kebijakan Israel," kata Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi saat itu.

Israel tidak hanya membangun ratusan pemukiman ilegal -rumah bagi sekitar 700.000 pemukim Israel- namun juga pos-pos militer di sepanjang Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Kebijakan tersebut menghalangi kemungkinan berdirinya negara Palestina merdeka di wilayah-wilayah tersebut, yang diduduki Israel pada tahun 1967.

Data Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa pasukan dan pemukim Israel telah membunuh setidaknya 89 warga Palestina, termausk 18 anak-anak dan seorang wanita, sepanjang tahun 2023.