Ongkos Transportasi Mahal, Usulan Larangan Mudik Pakai Motor Dinilai Rugikan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menentang keras larangan mudik lebaran Idul fitri 1444 Hijriah dengan menggunakan sepeda motor yang diusulkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat kepada pemerintah. Menurutnya usulan tersebut tidak solutif.

Ia menampik jika transportasi sepeda motor dikategorikan sebagai paling berisiko dan rentan kecelakaan. Hal itu menurutnya tidak berdasar dan menyesatkan.

Anggota DPR-RI peride 2014-2019 ini bahkan menyebut Pemerintah tidak prorakyat kecil jika usulan pelarangan mudik menggunakan sepeda motor dipaksakan untuk diberlakukan. 

"Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya," kata Bambang Haryo, Selasa (11/4/2023).

Tarif transportasi publik di Indonesia yang mahal, lanjut pemilik sapaan BHS, disebabkan harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia.

"Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonsia yang rusak sesuai data BPS di 31,9% jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9% (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik," imbuh BHS.

Bahkan, menurut alumnus teknik perkapalan ITS Surabaya ini, penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa terhindar dari calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain lain.

"Ditambah lagi, jalur jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ketempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.