Respons Muhammadiyah Soal Penolakan Permohonan Izin Lapangan untuk Sholat Id

Liputan6.com, Jakarta - Penolakan permohonan izin lapangan menjadi tempat penyelenggaraan sholat Idul Fitri, Jumat 21 April 2023 terus bergulir. Kali ini, organisasi Islam Muhammadiyah angkat suara.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti memberikan respons terhadap beberapa daerah yang menolak meminjamkan fasilitas umum sebagai tempat untuk menyelenggarakan Salat Idul Fitri pada, Jumat.

Menurutnya, pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang berbeda dengan pemerintah merupakan ekses dari kebijakan pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

“Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdhah seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha," ungkap Mu’ti pada, dikutip dari laman Muhammadiyah, Senin (17/4/2023).

Pemerintah, kata Mu’ti, sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dia menyebut, fasilitas publik seperti lapangan dan tempat terbuka bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya adalah wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan pemakaian, bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah.” Imbuhnya.

Simak Video Pilihan Ini: