Ulama Dekat dengan Pemerintah, Benarkah Ulama Su'? Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Seorang peserta Multaqa Ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Abdullah Romli dari Pesantren Bangkalan, Madura bertanya kepada Habib Umar bin Hafidz tentang ulama yang kerap mendatangi pemerintah atau pejabat, dalam tanda kutip, ulama dekat dengan pemerintah.

Inti pertanyaannya adalah apakah ulama yang demikian itu lantas dikategorikan sebagai ulama su'?

Habib Umar bin Hafidz menjawab bahwa ulama yang mendatangi pejabat dalam rangka menasihati tidak bisa dikatakan sudah merendahkan ilmu. Ia juga tidak tergolong sebagai ulama su'. Peran yang sangat penting dari seorang ulama di antaranya adalah menyampaikan nasihat-nasihat, tidak terkecuali terhadap pemerintah.

"Bukan berarti orang yang menyampaikan nasihat kepada pemimpin bahwasanya dia telah merendahkan ilmu, tidak seperti itu. Ataupun orang yang datang kepada pejabat untuk menasihati dia, owh ini adalah ulama su'. Tidak!" katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Habib Jindan, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (26/8/2023). 

Dalam pandangan Habib Umar, hubungan ulama dengan pejabat atau pemerintah bisa jadi mengemban misi mulia. Seperti memastikan masyarakatnya atau rakyatnya dapat merasakan nilai manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Hal lain misalnya, ulama bisa jadi menjembatani keamanan negara sekaligus rakyat di bawah pemerintahannya agar mereka betul-betul merasakan ketenangan. Atau hal lain untuk kemaslahatan negeri dan rakyatnya.

"Tidak berarti setiap orang yang punya kerja sama dengan pemimpin tertentu, dengan pejabat tertentu untuk memberikan nasihat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun juga memberikan keamanan buat negeri ataupun mencegah kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Maka, itu bukan berarti menjadi ulama su', dia datang terkadang untuk memberikan nasihat atau untuk menolong orang yang kesusahan," jelasnya.

Simak Video Pilihan Ini: