Menkominfo Wacanakan Pungut Pajak Judi Online, Ini Peringatan Ketum PP Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpesan agar pemerintah mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi.

Hal ini dia sampaikan menanggapi wacana pemungutan pajak untuk judi online (slot) yang sempat dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (4/9).

Wacana pajak judi online dimunculkan Menkominfo mengingat aliran uang yang ‘terbang ke luar negeri’ lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun.

Alih-alih memanfaatkan potensi pajak dari judi online, Haedar berharap pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila dengan menutup akses judi atau bahkan memblokirnya.

“Ya terserah lah, kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, lebih ya tidak memberi ruang yang leluasa,” kata dia pasca acara di Fakultas Hukum UII, Sleman, Kamis (7/9), dikutip dari laman Muhammadiyah, Sabtu (9/9/2023).

“Pokoknya semuanya (kebijakan) harus di atas tanggung jawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa,” imbuhnya.

Simak Video Pilihan Ini: