6 Pernyataan Sikap Gusdurian Perihal Bentrok Aparat dengan Warga di Pulau Rempang

Liputan6.com, Jakarta - Bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian dan warga di Pulau Rempang, Batam pada 7 September 2023, menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Komunitas Gusdurian.

Gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ini mengeluarkan 6 pernyataan sikap soal bentrokan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai bentrokan di Pulau Rempang itu sama sekali tak mencerminkan demokrasi. Ia menegaskan demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.

"Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara," ucap Alissa Wahid, melansir NU Online, Rabu (13/9/2023).

Berikut keenam poin pernyataan sikap Gusdurian yang ditandatangi langsung oleh Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid:

Simak Video Pilihan Ini:

Penjemputan Pasien Covid-19 Klaster Salat Tarawih Desa Pekaja Banyumas

2 dari 2 halaman

6 Pernyataan Sikap Gusdurian

bentrok Rempang — Aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bentorkan aparat dan warga pun tak dapat dihindai, Kamis (7/9/2023). (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai
Meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah (land grabbing) dan memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat
Meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dari warga negara
Pemerintah juga perlu memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin
Meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam pengerjaan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tim Rembulan