Usul Pembentukan Ditjen Pesantren, Anggota Komisi VIII Minta Kemenag Segera Memproses

Menurut politikus Partai Demokrat ini, sistem pendidikan pesantren memiliki corak khas yang tidak sama dengan lembaga pendidikan lain. Maka, pengelolaannya pun semestinya tidak disamakan dengan lebih lain.

Selain itu, peran pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan semata. Di saat yang sama pesantren juga berfungsi sebagai lembaga Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi sekaligus lembaga dakwah.

Sehingga, kata Hasani, melihat luasnya peran pesantren, maka sudah sepatutnya pesantren dikelola sebuah lembaga khusus pula yaitu Dirjen Pondok Pesantren.

"Dari jumlah pesantren yang mencapai 38 ribu lembaga, dengan jumlah 4 juta santri, sudah selayaknya pesantren diurusi dirjen khsusus," ujar dia.

Hal lain yang menjadi alasan mendesaknya kebutuhan Dirjen Pesantren ini adalah telah disahkannya Undang–undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mencakup dana abadi pesantren.

"Untuk mengurus dana abadi pesantren ini nantinya perlu lembaga khusus, agar lebih maksimal dan tepat sasaran," katanya.