DPR Minta Kemenag Setop Sementara Keberangkatan Umrah Saat Musim Haji 2024

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisi larangan bagi pihak travel atau agen perjalanan memberangkatkan jemaah umrah pada musim haji 1445 Hijriah/2024.

"Tolong bikin surat keputusan, surat edaran, bahwa seluruh travel biro haji dan umrah supaya tidak memberangkatkan umrah. Dulu bulan Syawal saja tidak ada lagi yang berangkat umrah," kata John dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI tentang pembahasan seputar Kesiapan Pelaksanaan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, Kemenag dapat bekerja sama dengan pihak Imigrasi dan Pemerintah Arab Saudi untuk membatasi keberangkatan umrah dari Indonesia pada musim haji kali ini.

John menilai, keberangkatan umrah memicu banyaknya jumlah orang di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, sehingga berpotensi membuat para jemaah haji merasa tidak nyaman. John berharap, pembatasan keberangkatan umrah itu akan membuat jemaah haji merasa nyaman sekaligus bahagia.

"Saya betul-betul minta kepada pemerintah, khususnya Dirjen PHU (Penyelenggaraan Umrah dan Haji) Kemenag, tolong bikin nyamanlah jemaah haji, bahagiakanlah jemaah haji," ujar dia.

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan, persoalan pembatasan keberangkatan umrah itu sulit untuk dilakukan, mengingat keputusan pengeluaran visa ada pada Pemerintah Arab Saudi.

"Arab Saudi juga memandang paradigma haji mulai berbeda. Saat ini mereka memandang haji sebagai ziarah rohani dan ditambah kepentingan bisnis," katanya.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PHU Kemenag, Hilman Latief. Ia menilai, pihaknya tidak bisa melarang keberangkatan umrah karena tidak ada larangan dari pihak Arab Saudi.

Menanggapi penilaian yang berbeda-beda itu, Ashabul Kahfi pun menyarankan agar Komisi VIII DPR RI dalam waktu dekat juga mengundang Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pihak Imigrasi.