Timwas Haji DPR Akan Lakukan Evaluasi Kebijakan Nusuk Bersama Menteri Agama

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus saat berada di Makkah, Arab Saudi. (Foto: SCTV/Teatrika Putri).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, mengatakan bahwa Tim Pengawas Haji DPR RI akan melakukan evaluasi terkait kebijakan Nusuk atau smart card yang harus dimiliki jemaah haji.

Pasalnya, sebanyak 15.000 jemaah calon haji Indonesia belum memiliki Nusuk.

"Jadi jangankan jemaah, kita pun pasti bermasalah dengan itu. Tadi kita rapat yakinkan bahwa besok sudah bisa. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa masuk ke Arafah. Itu pasti. Itu pasti akan kita sampaikan (ke Menag)," kata Lodewijk, di Makkah, Selasa (11/06/2024)

Adapun, Tim Pengawas Haji DPR RI rencananya akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI akan menyampaikan hasil pengawasannya di sejumlah fasilitas jemaah calon haji Indonesia.

Lodewijk menyampaikan, Timwas Haji DPR RI akan fokus pada empat fasilitas jemaah, seperti transportasi menuju Armusna, katering, pemondokan, hingga fasilitas kesehatan jemaah.

"Tentunya yang harus lihat itu di Arafah. Arafah ini jadi penting karena ada beberapa, tentunya di sana ada akomodasi. Bukan hanya tenda, tempat solat, wc, tempat mandi. Tentunya yang terakhir di Mina," ucap Lodewijk.

Selain itu, urusan transportasi jemaah haji ke Arafah juga menjadi sorotan bagi Timwas Haji DPR RI. Hal itu dilakukan, agar jemaah tidak terlalu lama menunggu saat berada di Musdalifah.

2 dari 3 halaman

Lakukan Pengawasan Transportasi hingga Kesehatan Jemaah Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, Tim Pengawas DPR RI akan melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas jemaah haji yang ada di Makkah. Adapun pengawasan yang dilakukan yakni mulai dari transportasi hingga fasilitas kesehatan jemaah haji.

"Tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI yang menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX yang menyangkut masalah kesehatan," ujar Abdul Wachid di Bandara Inteenasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/06/2024).

Abdul menjelaskan, pengawasan pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh tiap-tiap komisi. Mulai dari Komisi VI yang akan mengawasi katering, lalu Komisi IX yang mengawasi soal fasilitas kesehatan, dan Komisi V mengawasi transportasi.

"Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100 persen produk Indonesia digunakan," kata dia.

Selain itu, masalah kesehatan jemaah haji juga menjadi perhatian, terutama jemaah lansia. Abdul berharap, Komisi IX fokus pada pengawasan kesehatan, pengadaan obat, dan pelayanan kesehatan bagi jemaah.

3 dari 3 halaman

Rapat Evaluasi

“Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini," ucap Abdul.

DPR RI juga berencana mengadakan rapat evaluasi setelah kepulangan jemaah haji. Rapat ini akan membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024.

"Kami akan rapat bersama terkait dengan Panja evaluasi haji dan juga Panja berikutnya untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami," pungkasnya.

Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai komisi DPR RI, Abdul berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Reporter: Teatrika Putri (SCTV)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Haji
Peristiwa
Haji merupakan rukun Islam yang kelima.
Lihat Selengkapnya
Haji
DPR RI
Haji Indonesia
Jemaah Haji
menteri agama
menag
Timwas Haji DPR