Timwas DPR Sidak Faskes Jemaah Haji, Minta Nakes Ditambah

Tak hanya itu, Timwas DPR RI juga menyoroti tenaga kesehatan yang kurang. Idealnya, dalam satu kloter terdapat tiga dokter dan enam perawat, namun hanya ada satu dokter dan dua perawat.

"Tapi untuk rasio tenaga medis yang dimiliki kantor tenaga haji ini, dibanding dengan jumlah jemaah haji kita belum cukup. Jumlah jemaah kita total 241 ribu orang, jadi tenaga medisnya tidak seimbang. Jadi mereka kadang over kerjaan. Di mana harus istirahat jadi nggak istirahat," ucapnya.

Menurut Saleh, DPR RI akan melakukan evaluasi terkait hal ini, agar tahun depan kuota tenaga kesehatan bisa ditambah.

"Kita akan meminta supaya kuota petugas haji ditambah. Sebab haji itu fisik, membutuhkan orang yang sehat dan prima. Apalagi 87 persen jemaah kita yang tua dan risiko tinggi," tambah Saleh.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti soal banyaknya jemaah haji Indonesia yang tidak memiliki visa resmi di Makkah. Abdul menilai, hal ini harus ditangani dengan serius guna menghindari masalah yang lebih besar di masa mendatang.

"Persoalan masalah haji yang tidak pakai visa haji ini perlu kita seriusi. Kita harus melakukan pengawasan yang benar agar masalah ini tidak terulang lagi. Terutama bagi mereka yang masih tinggal di Arab Saudi. Kami berharap Kementerian Agama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi agar mereka benar-benar diawasi dan masuk ke Arafah," ujar Abdul Wachid di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/6/2024).

Lebih lanjut, Abdul mengatakan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada jemaah, terutama terkait pemilihan travel.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon jemaah haji. Penting bagi calon jemaah untuk memahami risiko menggunakan jasa travel tidak resmi yang menawarkan harga murah tetapi tidak memberikan jaminan layanan yang layak dan sesuai aturan," ucap dia.

Dengan begitu, Abdul berharap dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik dan efektif untuk pelaksaan ibadah haji.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah jemaah haji ilegal dan memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia.