Jika Panitia Agustusan Maksa Warga untuk Iuran, Responsnya Bagaimana Buya?

Setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menyambut 17 Agustus, sering kali dengan mengadakan lomba dan acara pertunjukan.

Namun, mengumpulkan dana untuk acara tersebut sering kali menjadi tantangan, dan biasanya masyarakat diwajibkan untuk berkontribusi.

Lantas, bagaimana hukum iuran untuk acara 17 Agustusan dalam Islam? Apakah halal atau haram?

Menurut Buya Yahya, seorang ulama dan pengasuh LPD Al Bahjah, partisipasi dalam acara kebersamaan yang halal adalah hal yang baik.

Namun, penting untuk tidak memaksa orang lain untuk berpartisipasi, karena tidak diperbolehkan mengambil milik orang lain dengan paksa, kecuali dalam hal zakat.

Mengutip tayangan Youtube @AlBahjahTV, Buya Yahya menekankan bahwa semua partisipasi harus bersifat sukarela, tanpa tekanan atau pemaksaan.

"Mengumpulkan dana untuk acara 17 Agustus harus merupakan kesepakatan antara individu yang bersedia berpartisipasi, dan bukan kewajiban yang diharuskan dengan paksaan atau sanksi," katanya.

Jika ada warga yang tidak ingin berpartisipasi, hal tersebut harus dihormati. Selain itu, dana yang terkumpul harus digunakan untuk kegiatan yang halal dan terhormat, seperti hadiah yang sesuai dengan aturan agama dan permainan yang diperbolehkan.

Penggunaan dana untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah harus dihindari.

Dalam konteks pembangunan dan kebijakan pemerintahan, Buya Yahya menyarankan agar pejabat selalu berkonsultasi dengan ulama mengenai halal dan haram.

Pejabat seperti Menteri Pariwisata, Gubernur, dan Bupati harus mencari nasihat dari ahli agama untuk keputusan yang berkaitan dengan ibadah dan halal-haram.

Buya Yahya menegaskan bahwa partisipasi dalam acara kebersamaan boleh dilakukan secara sukarela, namun tidak boleh dipaksakan.

Keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan agama, harus didasarkan pada nasihat dari para ulama yang ahli dalam bidang tersebut.

Penulis: Nugroho Purbo/Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul