Pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Hakim

Mengutip nu.or.id, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan lima syarat penting yang harus dimiliki seorang hakim. Pertama, sifat kesucian atau iffah. Hal ini penting agar seorang hakim tidak tergoda oleh praktik suap atau keuntungan duniawi.

Kedua, seorang hakim harus memiliki sifat hilm, yakni kebijaksanaan dalam bertutur kata. Hal ini mencegah hakim mengeluarkan pernyataan yang tidak layak atau merugikan pihak lain.

Ketiga, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan syariat. Kompetensi ini mutlak diperlukan agar seorang hakim dapat memberikan putusan yang adil dan tepat.

Keempat, kesiapan untuk berkonsultasi dengan para ahli. Hakim tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri. Ia harus terbuka untuk berdiskusi agar mendapat sudut pandang yang lebih luas.

Kelima, seorang hakim harus mampu mengabaikan celaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keputusan yang benar harus tetap diambil meski menghadapi tekanan atau kritik dari berbagai pihak.

Pesan Umar bin Abdul Aziz ini relevan dalam konteks penegakan hukum di era modern. Hakim yang memegang prinsip-prinsip ini akan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan menjaga keadilan.

Kehati-hatian dalam memilih hakim tidak hanya memastikan penegakan hukum yang adil, tetapi juga mencegah potensi penyimpangan yang merugikan rakyat banyak. Umar menegaskan bahwa mereka yang tidak memenuhi kualifikasi ini sebaiknya tidak menduduki posisi hakim terlebih dahulu.

Vonis ringan kepada Harvey Moeis memunculkan pertanyaan apakah prinsip-prinsip seperti yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz telah diterapkan dalam proses peradilan. Publik berharap kasus ini menjadi evaluasi besar bagi sistem hukum di Indonesia.

Kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun seharusnya menjadi momen penting untuk menunjukkan ketegasan hukum. Hukuman yang ringan dianggap berisiko menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan perlu diperkuat melalui transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terbukti bersalah menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Di sisi lain, publik juga berharap agar langkah hukum selanjutnya, baik itu banding atau upaya lain, dapat memberikan hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Keputusan yang lebih tegas akan menunjukkan komitmen negara dalam memerangi korupsi.

Dengan demikian, kasus Harvey Moeis menjadi pengingat pentingnya integritas dalam semua lini sistem hukum. Korupsi bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Penulis: Nugroho Purbo/Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul