Ketua PGRI Jateng Soroti Kebijakan Sekolah Daring Sementara, Ini Katanya

Liputan6.com, Jateng - Adanya kebijakan yang akan menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendapatkan beberapa perhatian. Salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Semarang selaku salah satu daerah yang akan menghentikan secara sementara PTM, agar bisa lebih adaptif untuk memutuskan aturan pembelajaran bagi sektor pendidik.

Hal ini menyikapi langkah Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang resmi mengalihkan PTM menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dimulai dari hari ini, Senin (7/2/2022).

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, pihaknya menghargai kebijakan yang telah diambil oleh kepala daerah. Akan tetapi ia meminta, sikap adaptif harus lebih ditekankan sebelum mengambil suatu keputusan. 

Menurutnya, vaksinasi jadi salah satu penentu untuk mempertimbangkan pelaksanaan sekolah secara PTM ataukah PJJ.

"Semarang kan vaksinasinya bagus. Masyarakat umum sudah di atas 80 persen, lansia di atas 70 persen, anak usia 6 tahun ke atas juga hampir 100 persen. Dari sisi itu Kota Semarang relatif aman. Jadi saya tegaskan, bukan masalah menolak, tapi pemkot harus lebih adaptif. kalau Pak Wali (Hendrar Prihadi) bisa menjelaskan ini (kembali PJJ), ya kenapa tidak, pasti kita dukung. Kta hanya perlu penjelasan saja," Kata Muhdi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).

Muhdi menjelaskan, penghentian PTM saat kasus naik dan dibukanya kembali saat kasus melandai adalah langkah yang tepat. Namun, saat ini yang harus ditambah sebagai penentuan kebijakan adalah akumulasi vaksin.

"Selain itu, orang tua bisa memilih untuk PTM atau PJJ, kemudian kalau bisa jangan gegabah 100 persen. Mulai dulu 50 persen. Langkah itu kan bisa digunakan untuk hati-hati selama menangani pembelajaran di masa pandemi," jelas dia.