5 Tokoh Nasional Turut Komentari Wadas Purworejo, Ada Fahri Hamzah

Moeldoko mengatakan bahwa keberadaan aparat kepolisian di Desa Wadas akan dievaluasi. Ia menambahkan, agar masyarakat melihat permasalahan di Desa Wadas secara jernih. Melihat sisi tujuan dan manfaat pembangunan bendungan di Wadas tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat setempat. 

Menanggapi kasus di Wadas yang melibatkan aparat kepolisian, Menko Polhukam Mahfud MD mengadakan sebuah rapat pada Rabu (8/2) yang dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kemen PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro dan Kabinda Jateng. 

Selain itu Mahfud juga mengadakan pertemuan yang dilakukan secara tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk berdiskusi dan mencari fakta atas kasus yang terjadi di Wadas. Hasil pertemuan tersebut Mahfud mengatakan bahwa proyek di Wadas akan tetap berjalan karena merupakan Proyek Strategis Nasional.

Mahfud juga meluruskan informasi dengan mengatakan situasi mencekam yang didapat melalui beberapa video yang beredar di dunia maya tidak terjadi sebagaimana digambarkan. Kebedaraan polisi di lokasi tersebut adalah untuk mengamankan gesekan antar warga. Sementara kegiatan pengukuran oleh Kanwil BPN Jateng berlanjut  dengan pendampingan pengamanan serta pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan dari pembangunan waduk tersebut juga telah didiskusikan dengan Komnas HAM. 

Fahri Hamzah juga turut bersuara terkait kisruh yang terjadi di Wadas. Hal tersebut diungkapkan oleh Fahri melalui sebuah cuitan di Twitter pada Kamis (10/2). 

Anggota @DPR_RI dapil WADAS mana ndasmu?

— #FahriHamzah2024 (@Fahrihamzah) February 9, 2022

Tulis Fahri Hamzah.

Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan rasa prihatinnya atas apa yang terjadi di Desa Wadas melalui sebuah unggahan di Twitter.

PRIHATIN dah Harus ada solusi MUSYAWARAH, tolong …Breaking News. https://t.co/pTuXbidBrF

— AMI💕 A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) February 8, 2022

Ia menentang aparat yang menggunakan cara represif dalam pembebasan lahan tersebut, ia berharap masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah.

Taufik Basari mengatakan bahwa tindakan represif yang diambil oleh aparat kepolisian tidak semestinya dilakukan. Menurutnya kepolisian harusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga mendesak agar pihak kepolisian memberikan akses terhadap bantuan hukum untuk masyarakat Wadas.