Covid-19 Dianggap Sudah Hilang Jadi Penyebab Peningkatan Kasus di Jateng

Liputan6.com, Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, menganggap meningkatnya angka Covid-19 di Jawa Tengah, disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan masyarakat atas keberadaan virus SARS-CoV-2.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jateng, Joko Hariyanto. Ia menilai hal itu menyebabkan masyarakat abai terkait protokol kesehatan.

“Diakui atau tidak, masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, banyak yang sudah tidak percaya dengan Covid. Hal ini banyak faktor yang memengaruhi,” kata Joko saat dihubungi via pesan singkat oleh Liputan6, Kamis (17/2/2022).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu berpendapat ada 2 faktor penyebab masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Covid-19, yakni para petinggi pemerintah negara ataupun tokoh masyarakat tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkesan plin-plan.

“Pertama sikap perilaku para pejabat tinggi negara atau public figure nasional tidak memberikan contoh yang baik terkait dengan sikap dan perilaku di mata publik terkait dengan kerumunan massa yang dipertontonkan di depan umum,” ungkap Joko.

Dia pun mencontohkan ketika adanya kunjungan Presiden Joko Widodo di salah satu daerah. Ketika kunjungan, pasti akan menimbulkan kerumunan yang cukup banyak.

“Contoh ketika presiden berkunjung ke suatu daerah, perkumpulan massa yang jumlahnya puluhan ribu. Sengaja atau tidak disengaja telah diketahui publik,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Joko juga memberikan contoh yang lain, seperti para public figure ternama ataupun para ulama mengadakan suatu acara. Ia menilai pasti akan menimbulkan keramaian yang cukup banyak. Dia menyayangkan adanya hal itu, karena menurutnya bisa menjadikan contoh buruk bagi masyarakat. Lanjutnya, ketika ada kerumunan yang cukup banyak, para penegak hukum juga tidak ada tindakan untuk menegur kegiatan tersebut.

“Contoh kedua konser para artis dan pengajian para alim ulama, melakukan hal yang sama tidak ada larangan dan teguran dari aparat terkait. Hal ini yang dianggap contoh perilaku yang tidak baik,” ujarnya.