DPRD Jateng Minta Aturan Pelonggaran HET Minyak Goreng Direvisi

Liputan6.com, Semarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Pusat merevisi kebijakan relaksasi pelaksanaan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit kemasan sederhana dan premium.

Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl menilai, kebijakan yang tertuang melalui Surat Edaran (SE) No 9/2022 itu hanya akan membebani masyarakat. Karena produsen boleh menjual minyak goreng kemasan sederhana dan premium di atas HET yang telah dicabut pemerintah. 

Ketika penentuan tarif disesuaikan ke mekanisme pasar, praktis membuat harga minyak goreng melesat tinggi di pasaran.

"Menurut saya kurang tepat, di mana minyak curah ada HET-nya, sementara kemasan diserahkan ke mekanisme pasar. Tentu ini semakin membebani masyarakat, terutama pelaku ekonomi mikro yang produksinya membutuhkan minyak goreng," kata Ngainirrichadl melalui pesan singkat, Sabtu (19/3/2022).

"Usul saya, SE itu direvisi, dengan adanya SE tersebut bisa membedakan minyak curah versus kemasan dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi," sambungnya.

Solusi Ngainirrichadl, HET minyak goreng kemasan ditentukan sehingga lonjakan harga karena mengikuti mekanisme pasar bisa diantisipasi.

"Baiknya yang kemasan juga ada HET-nya. Sebab kalo diserahkan ke mekanisme pasar nanti harga bisa tidak terkendali, dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan," ucapnya.