DPRD Jateng Harap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bisa Kurangi Kasus Kekerasan

Liputan6.com, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berharap dengan disetujuinya Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anakyang baru, bisa menjadi pelengkap dari peraturan daerah (perda) yang sebelumnya sudah ada. Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Tazkiyatul Mutmainah saat ditemui secara langsung oleh Liputan6 di ruang Komisi E DPRD Jateng, Rabu (30/3/2022).

Ia pun merasa sangat senang karena raperda tersebut sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah saat menggelar rapat paripurna yang juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (29/3/2022).

Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Tazkiyatul menjelaskan munculnya peraturan tersebut berawal dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dinilai belum bisa sacara maksimal mengakomodasi kebutuhan anak.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKB itu pun juga sempat membahas perda versi lama dan akhirnya menemukan 50 persen pasal yang baru muncul untuk melengkapi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang baru.

"Kemudian di perjalanan, perubahan perda itu ternyata hasil pembahasannya melebihi 50 persen pasal dan sebagainya, kemudian akhirnya dengan lebih 50 persen maka dibikin perda baru, dan akhirnya disebut Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak," ucapnya.