Liputan6.com, Semarang Kenaikan beberapa harga Bahan Bakar Minyak, seperti Pertamax, Pertamax dex, hingga Dexlite mendapatkan tanggapan dari Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. FX Sugiyanto yang menyatakan memaklumi adanya kenaikan BBM Nonsubsidi.
Sugiyanto menilai bila kenaikan BBM yang terjadi pada Pertamax adalah hal yang wajar. Namun, menurutnya bila kenaikan tersebut terjadi pada BBM Subsidi itu bisa menjadi masalah.
"Jadi kalau saya sih, kalau Pertamax atau BBM yang tidak bersubsidi itu naik oke, yang problematik memang yang bersubsidi," kata Prof FX Sugiyanto kepada Liputan 6 melalui sambungan telepon, Jumat (1/4/2022).
Advertisement
Dia menganggap adanya kenaikan tersebut, bisa membuat negara lebih berhemat dengan pemakaian bahan bakar. Tidak hanya berhemat, menurutnya dengan adanya kenaikan ini masyarakat bisa berpindah pemakaian kembali menggunakan Pertamax Turbo, yang sebelumnya cenderung memilih Pertamax.
"Menurut saya yang tidak bersubsidi lebih baik, karena mendingan begitu daripada nanti problematik lagi pemerintah bisa mengambil penghematan itu, yang mungkin sekarang memang ada kecendurungan dari Pertamax Turbo berganti ke Pertamax biasa itu kan orang-orang kaya, artinya mereka sadar betul," ujarnya.
Â
Setuju BBM Nonsubsidi Naik
Ia pun menyetujui adanya kenaikan harga di BBM Nonsubsidi.
"Yang nonsubsidi dinaikkan saja, kalau untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex menurut saya ikuti saja harga perekonomian, saya lebih baik gitu saja," tuturnya.
Kendati demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini melihat yang pasti akan menimbulkan permasalahan, bila Pertalite ataupun BBM yang subsidi ikut dinaikkan. Dia pun berpesan kepada pemerintah untuk bisa memperhitungkan kembali bila ingin menaikkan BBM Subsidi seperti Pertalite.
"Memang yang problematik yaitu Pertalite karena masih subsidi. Itu harus dihitung betul, menurut saya subsidi karena kenaikan cukup tinggi. Kombinasi dengan subsidi dengan kenaikan harga kalau untuk yang bawah," lanjutnya.
"Kombinasi antara, subsidi perlu ada tapi sekali lagi kenaikan harga. Artinya beban itu dibagi antara konsumen, dengan pemerintah untuk Pertalite," imbuhnya.
Dia menganggap adanya kenaikan yang subsidi bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan negara yang pertahunnya sudah menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk menyangga BBM bersubsidi. Sehingga menurutnya, bila hal itu bisa berkurang, dan bisa dipindahkan untuk biaya yang lain, hal itu bisa sangat membantu.
"Karena sebelumnya kita pengalaman subsidi sekitar 300 triliun pertahun, itu beban yang luar biasa dan itu bisa dialokasikan dengan yang lain. Edukasi kepada konsumen, dihitung betul kombinasi supaya edukasi konsumen ada tapi sekaligus juga tidak langsung sangat tinggi karena itu konsumennya juga relatif juga bukan tidak semuanya mampu. Artinya Pertalite saya pikir itu lebih edukatif," ujarnya.
Â
Advertisement
Masyarakat Harus Kritis
Dengan adanya kenaikan harga tersebut, Sugiyanto meminta masyarakat untuk lebih bisa kritis untuk menanggapi suatu hal, sehingga masyarakat untuk tidak usah merasa panik atas hal tersebut.
"Dengan begitu, sekarang orang kadang-kadang kita tidak terbiasa memandang sesuatu dengan kritis. Itu saya pikir masyarakat harus mulai belajar. Masyarakat juga sadar negara ini harus ditanggung secara bersama, masyarakat kita cuma harus untuk dididik jadi tidak perlu khawatir," tuturnya.
Mengingat PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax mulai Jumat 1 April 2022. Kenaikan harga Pertamax ini berlaku untuk 16 provinsi di Indonesia.
Kenaikan harga Pertamax dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.
Kenaikan harga Pertamax di tiap provinsi juga berbeda-beda. Namun, kenaikan ini ada direntang antara Rp3.500 per liter hingga Rp3.550 per liter.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menetapkan BBM RON 90 alias Pertalite sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Dengan demikian Pertalite dipastikan menjadi BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.