Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Kantor Pemprov Jateng Bawa 8 Tuntutan

Liputan6.com, Semarang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Semarang Menggugat melakukan aksi di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Senin (11/4/2022). Massa aksi terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa di Kota Semarang, di antaranya, HMI Cabang Semarang, BEM FE Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), BEM Universitas Ivet.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 8 tuntutan. Yakni turunkan harga minyak goreng; usut tuntas mafia minyak goreng; turunkan Mendag Muhammad Lutfi; mendesak pemerintah menjamin distribusi BBM bersubsidi (Pertalite) tepat sasaran; menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden; mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden; menolak amendemen UUD 1945 karena tidak mendesak dan irasional; mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan bangsa atau presiden Joko Widodo mundur.

Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi, Junaidi usai melakukan beberapa orasi di depan kantor Pemprov Jateng. Dari beberapa tuntutan, ia mengatakan massa aksi akan lebih fokus pada 3 permasalahan saat ini. "Aliansi Semarang Menggugat melakukan konsolidasi dan teknis lapangan demonstrasi menyikapi tiga isu nasional. Mulai dari kelangkaan minyak goreng yang mahal, kenaikan harga Pertamax, dan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden," kata Junaidi.

Mahasiswa Unwahas itu juga menjelaskan alasan kenapa pihaknya ingin pemerintah lebih bisa menuntaskan masalah minyak goreng yang masih terkesan langka keberadaannya hingga harganya yang masih cukup tinggi. "Dalam kasus kenaikan harga minyak goreng, aliansi menemukan beberapa kejanggalan terhadap pernyataan pemerintah terkait penyebab naiknya harga minyak goreng. Pertama alasan yang sering kali dikemukakan Kemendag adalah distribusi minyak goreng yang terhambat karena pandemi," tuturnya.

Junaidi menilai, alasan tersebut bukan alasan yang bisa diterima oleh pihaknya. "Forum aliansi menolak alasan ini karena tidak rasional. Seandainya benar, bahwa naiknya harga minyak goreng karena pandemi mengapa kenaikan harganya baru berlangsung lima bulan terakhir, padahal pandemi sudah berlangsung selama dua tahun," tuturnya.

Untuk tuntutan kedua, permasalah kenaikan Pertamax. Pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan tersebut. Ia menilai kenaikan tersebut adalah hal yang wajar mengingat hal itu, bisa mengurangi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena bagaimanapun hari ini skala ekonomis Pertamax adalah Rp16 ribu per liternya. Jika pemerintah tidak menaikkan harga, akan ada terlalu besar subsidi energi pada BBM jenis Pertamax," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menolak adanya penundaan pemilu tahun 2024 dan tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan periode presiden. Ia menganggap adanya perpanjangan masa jabatan tersebut bisa melanggar aturan yang sudah ada.

"Secara agregat, forum menolak isu ini karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, dalam konstitusi jelas diatur bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode. Benar bahwa aturan dapat diubah dengan cara melakukan amendemen terhadap UUD 1945," ucapnya.

Sehingga bila tuntutan tersebut tidak dikabulkan pemerintah pusat. Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo turun dari kursi kepemimpinannya.