Selesaikan Masalah Kemaritiman, Sultan HB X: Indonesia Butuh Kebijakan Kelautan

Pemotretan Aurelie Moeremans Jadi The Little Mermaid, Gambarkan Laut Penuh Sampah — Kondisi laut yang penuh dengan sampah pun menjadi sorotan. Aurelie memberikan gambaran mengenai kondisi laut saat ini jika Ariel benar-benar melakukan syuting di lautan. "Aurélie the little mermaid kalo shootingnya di ocean beneran kayak gini kali ya," tulisnya pada keterangan unggahan. (Liputan6.com/IG/@aurelie)

Liputan6.com, Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap Indonesia mempunyai ocean policy yang baik untuk menjawab tantangan kemaritiman di masa ini hingga masa mendatang. Sehingga adanya ocean policy yang baik ini dapat menyelesaikan masalah kemaritiman di Indonesia kini dan mendatang.

“Harapan saya, pemerintah ini bisa melahirkan ocean policy terlebih dulu. Biarpun satu undang-undang, tetapi menyangkut masalah ocean policy. Entah itu nanti undang-undang maritim, undang-undang perdagangan lewat kapal, bicara masalah kedalaman laut, bicara masalah dasar laut, dan sebagainya. Sehingga semua itu, undang-undang sudah mengatur. Jadi kita tidak sering dibodohi lagi,” ujar Sri Sultan.

Hal itu diutarakannya saat menerima Kunjungan Kerja Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Senin 10 Juli 2023.

Sri Sultan mengatakan bahwa dengan adanya ocean policy Indonesia ini akan mampu menghadapi tantangan dalam membangun hubungan kemaritiman, khususnya dengan dunia internasional. Sehingga dalam pelayaran internasional, Indonesia dapat tetap mempertahankan daya saingnya dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara di masa depan.

“Misalnya membangun smelter untuk bisa meningkatkan pendapatan negara,” ucap Sri Sultan.

2 dari 2 halaman

Menimba Ilmu

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI yang mengikuti kegiatan SSDN di DIY ini yakni berjumlah 25 orang. Para peserta tersebut berasal dari TNI, Polri, lembaga negara, kementerian, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.

“Mereka masuk Lemhannas untuk mendapatkan pendidikan kepemimpinan, sehingga diharapkan untuk PPSA dalam tiga, empat tahun ke depan mereka akan menduduki jabatan–jabatan strategis bintang 2 bintang 3 bintang 4 di TNI polri dan juga jabatan eselon 1 di level direktur utama," ujar Andi.

"Dengan kunjungan ini kami berharap agar para peserta bisa menimba ilmu, mencari pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengalaman Bapak Gubernur ketika mengelola Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa yang harus bisa mengoptimalkan kekhasan Yogyakarta dan juga dipadukan dengan tantangan-tantangan ke depan,” terang Andi menjawab pesan Sultan HB X mengenai ocean policy.

Andi menyebutkan, para peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas ini diminta untuk fokus melakukan 5 kajian sebagaimana permintaan Presiden RI. Lima kajian tersebut antara lain yakni kajian terkait konsolidasi demokrasi, konektivitas digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan Ibu Kota Nusantara.