Cerita Said Abdullah Mulai Risau Dengan Fenomena Kebijakan Bansos, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku mulai risau terhadap fenomena kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, politisasi bansos membuat program penyaluran menjadi tidak tepat sasaran.

“Yang saya khawatirkan, target menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu dipelopori langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Said Abdullah, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, Menteri Sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran bansos karena datanya 18,8 juta penerima bansos ada di Kemensos tidak dilibatkan, malah diambil alih badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu.

Selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan.

“Kalau kemudian lembaga lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” cetus dia.

Said mulai risau menyikapi diskursus publik selama hampir enam bulan ini yang menyoal bansos. Isu itu kini menyeruak dan hangat diperbincangkan kembali oleh masyarakat.