Liputan6.com, Jakarta Upaya meningkatkan ekonomi sektor UMKM di Surabaya dinilai harus sebanding dengan regulasi yang menjadi solusi mengatasi persoalan pedagang kecil agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tindakan menggusur pedagang kaki lima (PKL) harus disertai solusi konkrit. Terlebih, pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.
"Saya perintahkan Satpol PP untuk tidak asal gusur," kata Eri Cahyadi dilansir Antara, Senin (21/2/2022).
Advertisement
Baca Juga
Eri mengatakana, Pemkot Surabaya dalam beberapa waktu terakhir intens menggerakkan kantong-kantong usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mulai dari Kampung Wisata Kue di kawasan Rungkut, pengembangan Tunjungan Romansa, pelibatan UMKM dalam produksi seragam-sepatu pelajar, dan sebagainya.
Namun, kata dia, PKL masih menjadi kendala dalam upaya pengembangan dan penataan pedagang. Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada lagi konsep asal gusur tanpa solusi.
"Kami akan rangkai semuanya menjadi sebuah gerakan menggeliatkan UMKM agar omsetnya naik, dan berujung ke pembukaan lapangan kerja," ujarnya.
Eri mengaku akan mengembangkan solusi penataan PKL karena mereka dianggap bagian dari warga Surabaya yang mencari makan dengan penuh perjuangan. Menurut dia, PKL sangat mulia yang pantang menyerah untuk menafkahi keluarga.
Namun, lanjut dia, setelah diberi tempat berdagang yang representatif, aturan-aturannya tetap harus dipatuhi oleh PKL. Eri sebelumnya mengatakan surah menyiapkan tiga strategi guna mengoptimalkan program padat karya yang bertujuan menggerakkan kembali roda perekonomian di Kota Surabaya yang terdampak selama pandemi COVID-19.
Tiga strategi yang dimaksud adalah padat karya berbasis UMKM, optimalisasi dan percepatan belanja APBD serta kolaborasi korporasi besar maupun investor untuk bermitra dengan UMKM.
"Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sejumlah program intervensi untuk UMKM dan PKL," katanya.