Ragam Alasan ASN Ogah Mutasi ke IKN Nusantara, Begini Respons Menpan RB

Sejumlah elemen masyarakat adat di Kalimantan Utara berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Liputan6.com, Surabaya - Lazimnya, berkarier di ibu kota menjadi impian banyak orang, termasuk seandainya ibu kota telah pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Namun rupanya tetap saja ada penolakan dari sejumlah orang. Mengutip berbagai sumber, alasannya bermacam-macam. Mulai dari tidak mengenal lokasi, hingga jauh dari keluarga jika bekerja di IKN Nusantara.

Usman Kansong, Ketua Bakohumas dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo, membenarkan bahwa ada sejumlah penolakan dari ASN terkait pemindahan ke Nusantara.

"Memang ASN sudah menandatangani perjanjian untuk ditempatkan di mana saja, tapi keengganan ini tidak bisa dianggap enteng karena berpotensi kehilangan aset ASN kita," Kata Kansong, di Jakarta, Jumat (25/2).

Dia menyarankan seluruh kajian terkait pemindahan IKN disampaikan secara berkala kepada ASN menggunakan konten kreatif seperti infografis, virtual tour, diorama desain kota IKN, hingga story stelling. Hal tersebut bertujuan agar kesan yang diterima ASN bukan keterpaksaan, melainkan persuasi agar menimbulkan partisipasi.

sementara, Kementerian PAN-RB telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN dengan dua skema pemindahan sebanyak 118.000 hingga 180.000 ASN, yang akan pindah bergantung pada skema mana diterapkan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini:

8 ASN dan 1 Mahasiswa KKN di Cilacap Positif Covid-19, 6 OPD dan Kelurahan Ditutup

2 dari 2 halaman

Respons Menpan RB

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, angkat bicara soal rumor banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan dipindahkan ke ibu kota negara (IKN) baru Nusantara. Tjahjo mengatakan, hingga kini belum ada pengajuan resmi.

"Belum ada yang resmi mengajukan pindah," kata Tjahjo, Selasa (1/3).

Kendati demikian, Tjahjo mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara, wajib hukumnya untuk pindah jika sudah mendapatkan mandat pemindahan tugas.

"Jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya mengamini terjadi peningkatan jumlah permohonan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Jakarta.

"Kalau lihat jumlahnya ada peningkatan tentu saja dengan berbahai alasan misalnya mengikuti penugasan suami atau istri ke Jakarta, merawat orang tua atau mengembangkan karir," kata Maria kepada merdeka.com, Selasa (1/3).

Namun, disinggung mengenai data rinci terkait peningkatan mutasi ASN ke Jakarta, Maria mengatakan tidak mengetahui secara detil.

Yang jelas, ia memastikan permohonan mutasi ASN ke Jakarta selalu ada, namun untuk tahun 2022 ia mengaku terjadi peningkatan.

"Kalau masalah yang mengajukan pindah ke DKI pastinya selalu ada," ucapnya.

Reporter: Yunita Amalia, Merdeka.com / Tim Rembulan