Kala Pemprov NTB Belajar Kawasan Industri Halal di Jawa Timur

Kawasan Industri Halal Sidoarjo (Dok: Istimewa)

Liputan6.com, Sidoarjo - Dinas Perindustrian (Disperin) Nusa Tenggara Barat belajar sejarah dan tantangan pembentukan kawasan industri halal (KIH) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berbagai pelajaran baru yang didapat dari KIH itu nantinya akan diimplementasikan di NTB.

Kepala Disperin NTB Nuryanti, di Mataram, Minggu, menjelaskan Kabupaten Sidoarjo memiliki areal KIH Safe and Lock pertama di Indonesia dengan luas 148 hektare yang tergabung dalam sebuah kawasan industri terintegrasi seluas 410 hektare.

"Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri nasional tentu saja menjadi tempat belajar bagi NTB yang sedang membangun ekosistem industri menuju NTB Gemilang," kata Nurhayati, Minggu (13/3/2022) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, upaya menyerap informasi di KIH Sidoarjo sejalan dengan inisiasi Disperin NTB yang saat ini sedang memfasilitasi pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) NTB.

Pembelajaran dari KIH Sidoarjo menjadi modal penting untuk meneruskan konsep besar tersebut agar bisa diimplementasikan dalam proses pembangunan KIH di NTB. Tentu saja disesuaikan dengan kultur dan skema usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.

Dari proses pembelajaran tersebut, kata Nuryanti, banyak masukan yang diterima Tim Disperin NTB yang nantinya bisa diimplementasikan dalam progres pembangunan KIH NTB.

"Jika Sidoarjo saja bisa, maka NTB pasti bisa. Jika KIH ini sudah terbentuk, kita percaya bahwa industri kecil dan menengah NTB banyak yang akan naik kelas", ujarnya.

KIH NTB, kata dia, diharapkan mampu menjadi ikon NTB ke depan dengan menggabungkan seluruh proses industri dalam satu kawasan, mulai dari penyediaan bahan baku yang terjamin, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.

Selain itu, proses mekanisme dengan mesin-mesin terbaik buatan NTB dan jaminan akan akses pasar.

"Semuanya terjadi dalam satu kawasan terpadu menjadi salah satu keunggulan komparatif KIH NTB yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyusunan perencanaan detail desain dan studi kelayakan lokasi," kata Nuryanti.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Wajib sertifikasi halal bagi produsen diterapkan mulai 17 Oktober 2019.Proses sertifikasi halal dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).