87.833 Keluarga di Tulungagung Tak Miliki Hunian, Kok Bisa?

Ilustrasi Renovasi Rumah — Sedang Renovasi Rumah Namun Tetap Ingin Menabung? Berikut Tipsnya!

Liputan6.com, Tulungagung - Sedikitnya 87.833 keluarga di Tulungagung tak memiliki hunian tetap. Data itu berdasarkan hasil temuan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Tulungagung yang mendapatkan bahwa jumlah hunian tetap di Tulungagung hanya berkisar 308.921 unit, padahal tercatat ada 396.754 keluarga.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Tulungagung, Anang Prastitianto menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena laju pertumbuhan penduduk dan tingginya angka pernikahan tidak sebanding dengan keberadaan hunian di Tulungagung.

"Jadi ada 87.833 keluarga di Tulungagung yang saat ini belum memiliki rumah," kata Anang, Jumat (20/5/2022).

Anang menjelaskan, jumlah angka keluarga yang tidak memiliki hunian terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Saat ini berdasarkan hasil penelusuran, terdapat banyak hunian tetap yang diisi oleh dua kepala keluarga sehingga apabila dalam satu rumah terdapat dua keluarga, satu keluarga lainnya masuk dalam angka backlog.

"Nah, untuk rumah tidak layak huni (RTLH) itu tidak masuk dalam penghitungan backlog," terangnya.

Pihak Pemkab Tulungagung sendiri pun tidak tinggal diam melihat fenomena ini. Anang mengungkapkan, akan memaksimalkan keberadaan Rusunawa Jepun di Tulungagung. Namun, keberadaan rusunawa tidak bisa menurunkan angka backlog secara signifikan.

"Di Rusunawa Jepun ada dua gedung. Saat ini satu gedung sudah terisi penuh, sebanyak 72 keluarga. Sedangkan satu gedung lainnya masih belum difungsikan kembali, karena masih belum diserahterimakan dari gedung isolasi Covid-19 menjadi rusunawa hunian kembali,” ungkapnya.

Selain rusunawa, upaya lain yang dilakukan lainnya adalah, mendorong asosiasi pengembangan perumahan (Apersi) untuk membangun perumahan di Tulungagung. Bahkan pada tahun ini sudah ada 6 pengajuan pendirian perumahan di Tulungagung.

"Perumahan yang dibangun adalah perumahan bersubsidi. Jadi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengaksesnya. Untuk harganya berkisar Rp 150 Juta dan juga bisa diangsur," dia memungkasi.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Sebanyak 152 pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung dinyatakan terpapar SARS-CoV-2 atau Virus Corona penyebab COVID-19. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSHS Bandung, Yana Akhmad Supriatna, diketahui adanya pegawai ya...