Akhirnya, Para ASN Angkat Kaki dari Rusunawa Surabaya

Rusunawa Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghuni rusunawa sudah keluar semuanya. Mereka pun diganti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memang berhak menghuni rusun tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, berdasar hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada sebanyak 88 orang ASN yang menghuni rusun. Terdiri atas 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Mereka tinggal di rusun milik Pemkot Surabaya.

"Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Mereka semua sudah keluar dan menyerahkan kuncinya sejak bulan Januari," tegas Irvan, Rabu (1/6/2022).

Irvan juga menegaskan bahwa hampir setiap hari pihaknya melakukan update data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN dan penghuni yang sudah mampu, diganti dengan penghuni rusun yang MBR.

Bahkan, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data SIMBR, langsung dilakukan pergantian dengan warga yang MBR.

"Jadi, kita terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kita evaluasi, kalau mereka sudah keluar dari SIMBR, kita gantikan ke yang MBR," ujarnya.

Di samping itu, Irvan memastikan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan penertiban terhadap penghuni rusun. Namun, berdasarkan arahan dan amanat dari Wali Kota Surabaya, pihaknya juga diminta mengentas MBR.

Jadi, saat ini kita tidak hanya melakukan penertiban, tapi juga bagaimana mengentas MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tapi juga membina dan memdampingi mereka.

Muhammad Pandhu Firmansyah, seorang bayi yang berusia lima bulan sesuai dengan yang tertulis di rekam mediknya didiagnosa mengidap penyakit Facial Cleft Tessier Hidrosefalus Myelomeningocele.

2 dari 2 halaman

Pelatihan untuk MBR

Menurut Irvan, dalam mengentas MBR itu bakal melakukan pelatihan toko kelontong, butuh pelatihan menjahit, bikin sepatu dan pelatihan paving yang sesuai dengan minatnya masing-masing.

Bahkan, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan.

"Jadi, fokus kita sekarang tidak hanya menyediakan fasilitas rusun bagi MBR, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi berdaya dan akhirnya bisa keluar dari MBR," jelasnya.

Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mengajukan rusun berdasarkan data e-Rusun sudah sekitar 11 ribu KK (Kartu Keluarga).

Namun, setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR hanya ada sekitar 5 ribuan KK yang dinilai layak.