Buntut Kasus Ponpes Jombang, DPRD Jatim Minta Masyarakat Tidak Takut Mondok

Menurutnya, kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren Jombang menjadi pembelajaran penting. 

“Pembelajaran penting bagi Ponpes yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa,” harap Anik Maslachah.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja. 

“Saya termasuk penyedia jasa layanan yang melayani korban kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak. Saya bersaksi bahwa kasus di luar Ponpes lebih banyak dibandingkan yang terjadi di Ponpes. Hanya saja karena pesantren itu lembaga yang dianggap suci maka ekspektasi kita terhadap pesantren pasti lebih,” terang politikus asal Malang.

Kendati demikian, lanjut Ketua Perempuan Bangsa Jatim, ponpes tetap menjadi lembaga yang aman dan anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. 

Namun orang tua (wali santri) tetap wajib memberikan pengawasan penuh kepada anak-anaknya yang mondok. 

“Tidak bisa dipasrahkan 100 persen kepada pengurus atau pengasuh ponpes. Tetap harus dalam kontrol dari orang tua,” beber Hikmah Bafaqih.

Dia menegaskan, bahwa adanya kekhawatiran orang tua yang menganggap pondok pesantren tidak aman karena banyak terjadi kasus kekerasan seksual, belum bisa menjadi kesimpulan akhir. 

Sebab, katanya, jumlah kasusnya dengan jumlah pesantren dan jumlah santri sangat jauh perbandingannya. 

“Sebagai ibu, saya menempatkan anak-anak saya untuk menempuh pendidikan di pesantren. Dan saya merasa aman dengan pilihan itu,” tegas Hikmah.