Lumajang Usulkan 608 Formasi PPPK ke Menpan RB

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 608 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diusulkan Pemkab Lumajang Jawa Timur kepada Menteri PAN RB.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, usulan tersebut sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. 

Dalam PP tersebut, telah mengatur tentang peserta PPPK guru yang memenuhi ambang batas minimal nilai ujian yang berstatus K2.

"Saya sudah mengusulkan kepada Menteri PAN RB sejumlah 608 formasi. Akan tetapi untuk tata laksananya masih menunggu peraturan teknis dari Kepala BKN," ujar dia, Minggu (11/7/2022).

Ia menambahkan, mengenai tenaga Non ASN yang tidak dapat direkrut untuk menjadi PPPK, pihaknya masih koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Kebutuhan PPPK.

"Ini masih pemetaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan PPPK," pungkasnya. 

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati berharap ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait aturan penghapusan tenaga honorer. Jika aturan tersebut dilakukan, dia berharap adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penganggaran PPPK, sehingga seluruh pemerintah daerah bisa mengakomodir kebutuhan pegawai.

Saksikan video pilihan berikut ini: