Legislator Jatim Minta Pemprov Tancap Gas Atasi Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Penduduk — Penjual jamu gendong melintasi permukiman warga di Kawasan Penjaringan, Jakarta, Sabtu (23/11/2019). Bank Dunia mengukur tingkat kemiskinan dengan batas Upper Middle-Income Clas atau kelas menengah mempunyai pendapatan US$ 5,5 atau setara Rp 77 ribu per hari. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jatim - Anggota DPDRD Jawa Timur meminta sekda provinsi setempat yang baru dilantik beberapa hari lalu dapat bergerak cepat menangani masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan pendidikan yang terjadi di daerah tersebut.

"Diharapkan Sekdaprov langsung mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait kesejahteraan rakyat (Kesra)," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana, Senin (18/7/2022).

Menurutnya banyak persoalan yang menjadi fokus kinerja pemprov Jatim saat ini. Di antaranya problem soal angka kemiskinan yang masih tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 menurun jumlah penduduk miskin di Jatim sebanyak 4.572.730 juta jiwa. Atau 11,40 persen dari total jumlah penduduk Jatim.

"Penuntasan kemiskinan ekstrem di desa-desa harus menjadi landasan utama skema kebijakan Pemprov Jatim, khususnya dalam hal kesiapan anggaran serta program-program konkrit antar OPD," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

Jumlah Pengangguran

Begitu juga persoalan pengangguran. Dimana angka pengangguran di Jatim yang cukup besar. Data BPS tahun 2021 menyebutkan angka pengangguran masih di kisaran 1.281.395 orang.

"Pada bulan Februari 2022 lalu, BPS juga menyebutkan angka pengangguran terbuka di Jatim sebanyak 4,81 persen," jelasnya.

Disusul, ada 1,64 juta orang (5,04 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Rinciannya, pengangguran karena COVID-19 (116,65 ribu orang), lalu tidak bekerja karena COVID-19 (81,76 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19 (1,37 juta orang).

Permasalahan seperti ini, lanjutnya perlu kerja keras dari seorang Sekdaprov sebagai dirigen dari para Kepala OPD, agar kinerja berikutnya fokus pada hal-hal tersebut.

Lebih jauh politisi asal kediri ini berharap, Sekdaprov Jatim baru juga mampu membangun sinergitas yang kuat dan solid dengan jajaran DPRD Jatim.

Terlebih posisi Sekdaprov adalah Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim sehingga harus mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.