Kadin Diminta Perkuat Sektor UMKM Untuk Menjawab Tantangan Resesi

Dia meyakini, UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian

Puan memaparkan beragam permasalahan UMKM yang perlu diatasi tersebut. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

Oleh karenanya, Rapimnas Kadin 2022 dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM. 

“Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional,” tegas Puan. 

Menurutnya, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. 

Akan tetapi, sebut Puan, masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

“Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing,” kata Puan.

“Kadin yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam dunia usaha, dapat ikut memperkuat ekosistem UMKM, dengan menjadi katalisator,” tambah Puan.

Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Pua memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia,” ujarnya.

DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA). 

Dia menjelaskan substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%. 

“Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM,” terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. 

Menurutnya, gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat. Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. 

"Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan," ujarnya.