Politik Identitas Berpotensi Porak-Porandakan Umat Beragama

Liputan6.com, Jakarta - Kebersamaan dalam keragaman di Indonesia harus dijaga dari berbagai praktik pecah belah bangsa seperti politisasi agama. Bahkan, Intoleransi yang muncul akibat politisasi agama mampu menciptakan konflik horisontal antar masyarakat yang tidak berkesudahan.

Bangsa Indonesia hendaknya perlu mewaspadai tindakan-tindakan intoleransi atau politik identitas yang mengatasnamakan agama melalui penguatan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

"Politisasi agama inilah yang memporak-porandakan agama di dunia, betul-betul menjadi korosif dan menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan," kata Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi.

Ia mengatakan hal tersebut dalam podcast yang mengupas tentang Bung Karno dan toleransi yang ditayangkan di Youtube BKN PDI Perjuangan bersama Host Panji Rahardian, Jumat (9/6/2023).

Islah mengungkapkan politisasi agama dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menjadikan agama menjadi kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan. Politisasi agama sangat erat kaitannya dengan radikalisme, yang menyangkut perilaku intoleran. Pada umumnya, kekerasan yang dilakukan kelompok berbasis agama, memiliki tujuan-tujuan politik tertentu.

"Orang yang menunggangi agama sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, nantinya ketika Ia berkuasa, dapat melakukan kejahatan dengan membawa dalil-dalil agama sebagai pembenaran," kata Islah.

Agama sejatinya hadir sebagai penguat hubungan antar manusia, meski berbeda iman. Masyarakat menjadikan agama sebagai jembatan penghubung kepada sang pencipta. Namun, tidak sedikit tokoh politik yang melakukan politisasi agama untuk memperoleh kekuasaan dan justru mendegradasikan tujuan suci dari esensi adanya agama.

"Politisasi agama ini kan murah, mudah, instan, kalau sudah atas nama agama mudah orang ditipu, kejahatan atas nama agama akan selalu terlihat terhormat. Nah ini yang membuat banyak orang pada akhirnya menggunakan platform agama sebagai tunggangan politik," ungkap Islah.

Ia juga menuturkan, dengan adanya politisasi agama bukan berarti agama harus dilarang dalam politik. Agama memiliki peran dalam politik sebagai upaya untuk mengawal produk politik yang diciptakan, tetapi bukan untuk digunakan sebagai kendaraan politik. Oleh karena itu, kita harus menjaga Pancasila dari gerakan ekstrimisme yang ingin menumbangkannya.

"Hal-hal seperti ini tidak boleh kita beri ruang, agar aksi radikalisme yang sebenarnya ingin menumbangkan Pancasila dan ingin menguasai negara ini dapat kita tanggulangi secara komprehensif," ia menambahkan.