Toraja Resmi Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Ke-11

Liputan6.com, Jakarta Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Tana Toraja yang membahas pentingnya pariwisata Toraja Sulawesi Selatan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSP), langsung ditindaklanjuti Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dengan mempersiapkan pengembangan destinasi wisata bersama perwakilan kementerian lembaga terkait.   

Dalam tindaklanjutnya, tim khusus ini telah menyelenggarakan rapat koordonasi bersama Pemda Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tana Toraja, serta Pemkab Toraja Utara yang dipimpin Deputi IV Kemenko Maritim, Safri Burhanuddin di Makasar, Selasa (7/2/2017). Pada pertemuan ini lembaga pemerintahan yang terlibat resmi menyepakati Toraja masuk sebagai KSPN ke-11.

Menurut informasi yang diterima Liputan6.com, tim khusus percepatan pengembangan destinasi wisata ini langsung bergerak cepat melakukan kunjungan lapangan ke Toraja yang di dampingi oleh Bupati Tana Toraja, Nico Biringkanae. Pada tahap awal tim khusus akan fokus pada pembangunan infrastruktur khususnya transportasi.

"Tim khusus pada tahap awal ini akan fokus pada identifikasi pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan Bandara di Toraja sebagai aksebilitas penting," Safri Burhanuddin.

Selain memaksimalkan bandara yang sudah ada, yaitu Bandara Pongtiku, pembangunan juga akan dilakukan pada Bandara Buntu Kuni.

Pembangunan bandara dianggap menjadi penting, mengingat transportasi merupakan gerbang utama turis datang ke satu destinasi wisata.

"Hal ini memang menjadi sangat penting dan menjadi prioritas mengingat perjalanan darat menuju Toraja dari Makassar membutuhkan sekitar 9 jam, dan menjadi permasalahan bagi turis asing yang mengakui keindahan Toraja namun perjalanan darat membuat mereka kapok untuk kembali lagi," katanya menambahkan. 

Tenaga Ahli Menko Kemaritiman bidang pariwisata, Maesita menyampaikan rencana masterplan percepatan pengembangan destinasi wisata Toraja ini akan bekerjasama dengan Bank Dunia, seperti yang dilakukan pada destinasi Borobudur dan Danau Toba. Namun karena proses ini memakan waktu yang lama, tim khusus gabungan kementerian dan lembaga ini tetap bekerja untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan perencanaan anggaran pembangunan dengan target penyelesaian maksimal tahun 2019.