Meluruskan Kembali Kritik Sastra yang Kehilangan Arah

Liputan6.com, Jakarta Dasmir (50 tahun), seorang guru SMP di Bukittinggi, Padang, Sumatera Barat, mempertanyakan tak adanya acuan dalam mengajarkan esai dan kritik sastra dalam kurikulum Bahasa Indonesia. Walhasil, keluhnya, anak-anak tak cinta dan tak suka menulis kritik dan esai. Hal itu ditambah dengan sulitnya mendapatkan novel-novel berkualitas di kotanya.

“Toko buku di kota kami hanya ada satu. Itu pun koleksinya terbatas sekali,” ujarnya seraya menggugat dalam acara Seminar Nasional Kritik Sastra pada 15-16 Agustus 2017 di Aula Sasadu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawamangun.

Namun, bukan hal itu saja yang mengemuka dalam seminar yang dihadiri para guru, sastrawan, kritikus sastra, peminat bahasa dan sastra, serta pegawai balai bahasa dari seluruh Indonesia tersebut. Soal lainnya adalah asumsi bahwa kritik sastra tengah berjalan mundur dan perlunya definisi ulang kritik sastra.

Martin Suryajaya dalam makalahnya berjudul “Tantangan dan Masa Depan Kritik Sastra Indonesia” mengatakan, “Sebagian orang menafsirkan fenomena ini sebagai mengendurnya fungsi kritik sastra.”

Ia menegaskan, hal itu bisa dipahami apabila publik menempatkan polemik sebagai gejala dari perbedaan yang fundamental tentang hakikat dan fungsi sastra. Jika di masa lampau sempat ada perbedaan pendapat soal polemik metode ganzheit tahun 1968, pengadilan puisi tahun 1974, debat sastra kontekstual tahun 1984, polemik hadiah Magsaysay untuk Pramoedya Ananta Toer tahun 1995, kini sepertinya tak ada polemik sastra yang cukup berarti. Martin menyebut polemik sastra wangi sebagai polemik sastra yang terakhir.

Martin berpendapat polemik-polemik ini muncul karena sifat masyarakat yang berubah. Perdebatan kini lebih sering terjadi di ruang-ruang media sosial dan berkumpul pada sosok idola. Sehingga, ujarnya, yang terjadi adalah tawuran media sosial membela idola masing-masing. Ia mencontohkan misalnya ada perbedaan prinsip mengenai mana karya sastra yang baik—katakanlah antara penggemar Tere Liye dengan Eka Kurniawan.

Melihat fenomena ini, Martin menyimpulkan kritik sastra di masa depan akan semakin beredar di media sosial dibanding di surat kabar. Apalagi kini sudah tak ada polemik yang dibuat sarasehan lantas hasil pertarungan pemikirannya dibukukan. “Saya kira mengamati perkembangan 10 tahun terakhir akan ke sana (media sosial),” ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa, (15/8/2017).

Memang di masa lampau polemik sastra sempat dibukukan, misalnya dalam Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI (1995) oleh D.S Moeljanto dan Taufiq Ismail, sehingga polemik itu direkonstruksi terus-menerus. Namun demikian, Maman S. Mahayana, dosen sastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, mengatakan bukan berarti kritik sastra mengendur. “Di Pikiran Rakyat ada polemik kritik sastra. Di Kompas juga kan ada polemik puisi esai,” ujarnya melalui pesan Whattapp, Rabu, 15 Agustus 2017.

Maman menyebut buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh sebagai polemik kontroversial. Berbeda dengan Martin yang menganggap buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh bukan polemik, melainkan hal yang umum dan akan terus-menerus bakal terjadi sehubungan adanya relasi kuasa. Martin mengatakan salah satu contoh perdebatan yang semacam itu adalah pembabakan angkatan dalam sastra Indonesia.

Berkebalikan, Maman S. Mahayana justru menyebut istilah sastra wangi bukanlah polemik sastra. “Itu istilah untuk ngeledek sastrawati yang cantik lalu dapat panggung di mana-mana,” tutur penulis Kitab Kritik Sastra ini.

Meski demikian, Maman setuju bahwa koran tak melahirkan perdebatan. Alasannya, selain koran tak memuat tanggapan, para medioker cenderung lari ke medsos. Lebih lanjut, ia justru mempertanyakan polemik sastra yang dimaksud itu seperti apa.

Hilangnya peran surat kabar dan majalah sastra sebagai penjaga kritik sastra pun diakui oleh Nirwan Dewanto. Pegiat kebudayaan ini dalam seminar yang sama pada Rabu, 16 Agustus 2017, mengatakan selain berkurangnya interaktivitas terkait kolom sastra dan budaya, kini banyak wartawan yang dipaksa menjadi pengulas seni. Padahal, ujarnya, redaktur seni dan budaya yang benar-benar jeli barangkali kini sudah tidak ada. Sebagai contoh, Nirwan menyebut nama Satyagraha Hoerip yang juga sastrawan dan redaktur di Sinar Harapan.

Simak juga video menarik berikut ini: