Sukses

Berbaju Adat Betawi, Menpar Arief Yahya Buka Rakornas Pariwisata

Berbaju Adat Betawi, Menpar Arief Yahya Buka Rakornas Kepariwisataan III 2017

Liputan6.com, Jakarta Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepariwisataan III Tahun 2017 berlangsung heboh, seru, dan sukses. Selasa (26/9/2017) Birawa Assembly Hotel Bidakara, Jakarta, betul-betul dibuat senyap di tengah suasana sound system dan lightinng.

Panggung dan video mapping-nya keren. Penampilan Jember Fashion Carnaval juga keren. LED backdropnya lebar, panjang, dan keren juga. Pidato Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang diamplifikasi melalui live online media online juga dipuji ribuan hadirin.

Sejak pagi hari, sekitar seribu stakeholder pariwisata sudah berkumpul guna membahas berbagai hal penting pariwisata dalam rangka mewujudkan target pariwisata nasional tahun 2018 sebanyak 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 270 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).

Acara rakornas kali ini sangat spesial. Sebab, seluruh peserta rakornas mengenakan busana Nusantara yang menunjukkan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Arief Yahya sendiri yang membuka kegiatan Rakornas menggunakan busana adat Betawi.

Ia mengatakan, Rakornas kali ini mengangkat tema "Wonderful Indnlonesia Calendar of Event 2018: Sinergi Mencapai 17 Juta Wisman dan 270 Juta Wisnus di Tahun 2018".

Bahasan Rakornas kali ini memang beda dengan Rakornas Pariwisata sebelumnya, yaitu tentang Go Digital be The Best, Air Connectivity, dan Homestay Desa Wisata. Puncak acara yang penuh hiburan dilangsungkan di hari kedua, termasuk memberikan penghargaan kepada David dan Widika, artis dan aktor yang membintangi video pariwisata yang juara di UNWTO.

Penghargaan juga diberikan kepada sutradara Condro Wibodo dan penyanyi Rossa, yang sudah mempopulerkan lagu Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia. Rossa pun turut tampil di panggung.

Arief mengatakan, pada 2018 mendatang ada dua event internasional yang akan mendatangkan puluhan ribu wisman, yakni Asian Games di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018 serta Pertemuan Bank Dunia-IMF di Bali pada Oktober 2018. Kedua ajang tersebut, dikatakannya, tentunya bakal memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target 17 juta wisman pada tahun depan.

"Tahun 2018 kita ingin punya lebih dari 100 premier event berskala internasional untuk menggenjot kunjungan wisman. Untuk itu perlu ada stimulus di setiap daerah agar menciptakan event berskala internasional masuk dalam Calendar of Event Kemenpar sebagai Wonderful Indonesia Calendar of Event 2018," ujar Arief.

Hal tersebut dikatakannya merupakan program penting dalam memperluat unsur 3A, yakni Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas, khususnya unsur atraksi wisata berupa festival budaya, alam, dan buatan yang akan menjadi unggulan dan daya tarik pariwisata Indonesia.

"Dalam rakornas ini akan dibahas bentuk stimulus yang perlu diberikan kepada daerah serta bagaimana menetapkan indikator standar penyelenggaraan event berskala internasional," ucap Arief.

Tidak kalah penting, lanjutnya, adalah bagaimana menciptakan agar event tersebut menjadi sustainable yang mencakup elemen, pre-event, event dan post event.

Menciptakan sustainable event, menurut Arief, sering kali menjadi kelemahan karena hal itu berkaitan dengan dukungan finansial dari para sponsor karena bagaimana harusnya sebuah event internasional kalau tidak profit akan sulit untuk mempertahankan kelangsungannya atau sustainable event-nya diragukan.

"Indonesia sejauh ini sudah memiliki sejumlah event internasional dan berjalan cukup lama atau terjaga kelangsungannya. Karena itu perlu ditingkatkan lagi dan dikelola lebih baik lagi," kata Arief.

Rakornas Kepariwisataan III Tahun 2017 berlangsung hingga Rabu (27/9/2017). Turut hadir dalam Rakornas kali ini Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata sejumlah provinsi, CEO perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, serta akademisi dan media.

Selain itu, juga ada pelaku bisnis serta komunitas. Dalam rakornas juga akan dilakukan penandatanganan kerja sama (MoU) dengan beberapa instansi terkait serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah.(*)