Menko PMK Puan Maharani Pimpin Rapat Siaga Darurat Gunung Agung

Liputan6.com, Jakarta Tanggap darurat terhadap erupsi Gunung Agung Bali terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pada Selasa (28/11/2017), Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan video conference dengan semua stakeholder di Bali, yaitu Gubernur Made Mangku Pastika dan seluruh pelaksana teknis di Bali melalui Command Center Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Lalu, Rabu (29/11/2017,) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, memimpin Rapat Lintas Kementerian berjudul Antisipasi Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor, dan Erupsi Gunung Agung Bali di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri PU-Pera, Mendikbud, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Basarnas, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sserta perwakilan K/L lain.

Seluruh instansi memaparkan kesiapan terhadap potensi kebencanaan yang kemungkinan terjadi di Indonesia dan mirigasi terhadap Erupsi Gunung Agung.

Arief Yahya menyampaikan kesiapan tim Bali Tourism Hositality (Crisis Centre Kemenpar) untuk mengantisipasi kebutuhan wisatawan mancanegara (wisman) selama periode terjadinya bencana. Ada tiga hal yang menjadi paparan Arief, yakni tahap Mitigasi Krisis Pariwisata yang terdiri atas Tahap Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Tahap Normalisasi sesuai acuan standar UNWTO.

“Kami selalu menggunakan global standard, yang sudah teruji puluhan kali di seluruh dunia, yang direkomendasikan UNWTO. Saat ini masih masuk di taha Tanggap Darurat,” ujarnya.

Arief menyatakan anjuran kepada asosiasi hotel untuk membantu akomodasi, yaitu satu malam gratis bagi wisman dilanjutkan dengan diskon up to 50% best rate untuk malam selanjutnya.

Selain itu, Kemenpar juga memantau perkembangan setiap enam jam untuk memonitor perkembangan Gunung Agung melalui video conference.

Secara spesifik, Arief meminta Kemenhub untuk mengubah regulasi agar tiket masyarakat yang batal akibat “force majeure” meletusnya Gunung Agung tidak secara sepihak di-cancel oleh airlines, tetapi dapat di-reroute/reschedule tanpa perlu menambah biaya ekstra.

“Jangan ada cancellation fee dan reschedule fee yang sangat memberatkan customers. Mereka sudah booking, sudah bayar, sudah siap terbang, tetapi airlines-nya tidak bisa mengangkutnya karena alasan force majeur. Lalu mengapa harus ada beban tambahan atau fee untuk mereka yang tidak bersalah? Ini yang harus diperbaiki,” ucapnya.

Ia mengatakan hal itu akan direvisi. Proyeksi kerugian yang akan terjadi, sampai akhir 2017, Kemenpar berpotensi kehilangan satu juta wisman karena erupsi Gunung Agung. Proyeksi kerugian nilai ekonomi sebesar Rp 9 triliun sampai akhir 2017 karena sehari terdapat potensi kehilangan devisa Rp 250 milliar setiap harinya.

Rapat ditutup dengan komitmen kesiapan lintas Kementerian/Lembaga untuk menghadapi risiko terjadinya bencana alam memasuki periode bulan Desember 2017-Maret 2018 dan juga kesiapan mitigasi erupsi Gunung Agung yang sedang terjadi.

(*)