JK: Kalau GBHN Dihidupkan, Capres Tak Bisa Lagi Kampanye Visi-Misi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan sistem pemilihan umum (Pemilu) langsung.

Dia menjelaskan, keberadaan GBHN akan berdampak pada pemilu, sebab calon presiden dalam aturan tersebut harus mengikuti arahan dari GBHN. Karena itu, calon presiden tidak bisa lagi berkampanye sesuai visi-misinya

"Jadi apa yang dikampanyekan, karena rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau kalau pemilihan langsung. Bagaimana mensinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung? Ini agak bertentangan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dia menjelaskan, jika ada peraturan tersebut maka calon presiden tidak bisa lagi membuat program sediri dalam kampanye. Hal ini kata JK berbeda dengan model pembangunan nasional yang berlaku saat ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat berdasarkan visi-visi saat kampanye.

"Kalau kita ada GBHN, presiden mengkampanyekan apa? Di situ pertanyaannya, tidak perlu lagi berkampanye, ada yang mengatakan (cukup) saya hebat, saya hebat, bisa melaksanakan itu, tapi tidak ada lagi suatu kampanye mengatakan bahwa saya ingin begini, saya ingin melakukan ini, tidak ada lagi," kata JK.

Menurutnya, dengan adanya GBHN otomatis akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebab GBHN disusun oleh MPR yang terdiri anggota DPR maupun DPD.

"Karena harus (di)ikuti, kan MPR terdiri dari DPR dan DPD, kalau ini menghasilkan GBHN, otomatis harus (diikuti) kedua ini," ungkap JK.

Saksikan video pilihan di bawah ini: