Aksi Protes Hukuman Potong Rambut Pelajar Thailand bak Adegan Film Hunger Games

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video yang menampilkan adegan guru sedang memotong rambut siswa dengan paksa beredar luas di jagat maya setelah akun Twitter jurnalis @Teirrabyte pada Minggu, 16 Agustus 2020. Ternyata itu secuplik adegan dalam drama yang digelar para pelajar sebagai bentuk protes akan aturan ketat tentang potongan rambut oleh sekolah-sekolah di Thailand.

Semua berawal saat sekolah kembali beroperasi di awal Juli 2020, beberapa kasus hukuman pemotongan rambut yang dijatuhkan guru pada muridnya dipublikasikan. Gambar potongan rambut tak layak beredar online hingga menuai kecaman banyak pihak. 

Hukuman tersebut seakan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Thailand Tahun 1975 yang membolehkan siswa memiliki rambut yang lebih panjang, tetapi tetap terlihat rapi. Pada 2013, pemerintah menyerukan seluruh sekolah menaati aturan tersebut.

Tapi, banyak sekolah terus menentang perintah tersebut dan memilih untuk mematuhi aturan lama. Kala itu, siswa lelaki wajib berpotongan rambut cepak yang tidak lebih dari 5cm, sedangkan panjang rambut siswa perempuan tidak melebihi pangkal leher.

Berangkat dari hal itu, siswa mengajukan petisi kepada Kementerian Pendidikan yang menyerukan agar guru dan sekolah berhenti menerapkan hukuman potong rambut, dikutip dari Bangkok Post, beberapa waktu lalu. Tidak berhenti di situ, sejumlah pelajar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada bulan ini.

Unjuk rasa siswa SMA ini berujung pada keterlibatan mereka dalam aksi demo anti-pemerintah yang diinisiasi mahasiswa. Beberapa minggu terakhir, Thailand dilanda aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan. Demonstran menuduh mantan panglima Prayuth Chan-ocha mencurangi pemilu tahun lalu setelah merebut kekuasan dalam kudeta militer pada 2014.

Orang-orang lelah dengan pengaruh militer yang terus berlanjut terhadap jalannya negara dan kepemimpinan serta kinerja Prayuth. Citra pemerintah juga ternoda oleh skandal korupsi yang tidak diikuti pertanggungjawaban. Lantas, aksi protes menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Prayuth.