Polemik Pasal Persetujuan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja, Benarkah Memberi Perlindungan?

Liputan6.com, Jakarta - Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada 5 Oktober 2020 lalu menuai polemik. Pasal mengenai persetujuan lingkungan jadi salah satu yang disorot. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersikukuh aturan tersebut tak mengubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, Ary Sudijanto, menyebut perubahan dalam UU Cipta Kerja lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya. Hal tersebut merujuk tujuan UUCK, yakni memudahkan setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

"Perubahan itu terkait dengan perubahan nomenklatur perizinan karena semua izin itu kemudian diubah menjadi yang namanya perizinan berusaha," kata Ari dalam Bincang Undang-Undang virtual "AMDAL untuk Perlindungan Lingkungan", Rabu, 14 Oktober 2020.

Persetujuan Lingkungan adalah hasil keputusan dokumen Amdal yang jadi syarat dikeluarkannya perizinan berusaha itu. Amdal hanya diterapkan pada usaha dan atau kegiatan dengan risiko tinggi.

"Di dalam UUCK ini pendekatan yang dilakukan disebut RBA (Risk-Based Approach), pendekatan berbasis risiko, jadi Amdal itu dikenakan kepada kegiatan yang digolongkan sebagai berisiko tinggi, UKL-UPL akan dikenakan bagi kegiatan yang berisiko menengah, dan kegiatan yang berisiko rendah itu cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)," lanjutnya.

Adapun kriteria usaha dan atau kegiatan tersebut masih mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya. Hal tersebut untuk menjawab kekhawatiran publik soal isu perlindungan lingkungan tidak ditegaskan dalam keputusan izin usaha.

Penilaian Kelayakan Lingkungan (Amdal) yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA), baik yang ada di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya diubah menjadi penilaian Kelayakan Lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan membentuk suatu lembaga yang bernama Lembaga Uji Kelayakan (LUK).

"Sebelumnya tiap Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya dimungkinan untuk dapat membentuk satu KPA saja. Hal ini menjadi salah satu bottleneck lambatnya pengurusan Izin Lingkungan yang memperlambat pengurusan izin berusaha di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, dalam peraturan sebelumnya, masyarakat hanya dapat mengakses hasil akhir keputusan Amdal. Tetapi dengan terbitnya UUCK ini, pemerintah mengklaim sistem informasi akan disusun lebih baik melalui sistem elektronik yang akan dibangun pemerintah.

"Sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengakses hasil akhirnya, namun juga dapat mengakses prosesnya," ungkap Ari.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Tim RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim RPP Bidang Kehutanan, dan Tim RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.

"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UUCK agar implementasi dari UUCK dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ucap Menteri LHK.

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusunan RPP, Menteri LHK mengaku telah dan sedang mengkompilasi masukan dari publik atas rencana penyusunan RPP. Selanjutnya akan dilakukan Rapat Pimpinan untuk menyusun pembulatan draft di tingkat KLHK. Ia menyebut draf akan dikonsultasikan kepada akademisi/pakar/praktisi/pemerhati dan stakeholders lainnya, sebelum didiskusikan/dikonsultasikan kepada publik.

Selanjutnya, draf akan diharmonisasikan dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Hasil akhir draft tersebut akan dilaporkan KLHK kepada Menko Perekonomian.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: