Cerita Akhir Pekan: Seberapa Efektif Penerapan Protokol CHSE di Sektor Kuliner?

Ari menjelaskan, sertifikasi itu bersifat sukarela. Namun, kemungkinan sertifikasi akan diwajibkan bagi usaha yang punya risiko menengah dan tinggi, seperti usaha yang melibatkan banyak pihak dan yang memudahkan kerumuman.

"Berdasarkan hal itu, penerapan sertifikasi akan diwajibkan. Namun, akan berbeda dengan usaha yang terbuka, bisa menjaga jarak, sirkulasi udaranya lancar, itu bisa dilakukan sertifikasi yang sukarela," lanjut Ari.

Kata Ari, sertifikasi CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Mereka yang mendapat lolos dari sertifikasi akan mendapat sertifikasi CHSE dan akan diberi Label InDOnesia CARE (I Do Care) oleh Kemenparekraf.

Saat ini, kata Ari, sertifikasi di bidang kuliner masih dalam proses. Nanti akan ada lembaga yang akan menjalankan proses sertifikasi tersendiri. Adanya lembaga tersebut karena jumlah titik yang disertifikasi cukup banyak.

"Diperkirakan pada 27 Oktober akan diumumkan lembaga sertifikasi CHSE yang terpilih," ucap Ari. "Sertifikasi ini akan dilaksanakan secara gratis atau tanpa dikenakan biaya," imbuhnya.

Secara terpisah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai penerapan protokol CHSE di bidang kuliner sesuatu yang baik dan bisa menjadi informasi bagi konsumen. Hal tersebut juga dilakukan di London, Inggris. "Itu yang pernah saya lihat," kata Sudaryatmo, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, 16 Oktober 2020.

Dari penerapan protokol CHSE kemudian akan berlanjut ke sertifikasi. Namun, ia belum mengetahui apa kriteria sertifikasi tersebut, seperti berapa lama, siapa asesornya, apakah bersifat sukarela atau wajib.

"Sertifikasi itu biasanya ada yang voluntary (sukarela) dan mandatory (wajib). Namun, untuk saat ini lebih baik voluntary saja," kata Sudaryatmo.

Sementara itu, jika sertifikasi tersebut sesuatu yang diwajibkan, maka restoran yang tidak menjalankan sertifikasi akan dikenakan sanksi. Selain itu, persoalan lainnya adalah biaya.

"Biaya untuk sertifikasi jika dilakukan di luar kota, selain itu biaya untuk mendatangkan auditor atau asesornya kan pihak restorannya. Jadi, jangan memberatkan pihak restorannya," imbuhnya.

Selain restoran dan rumah makan, untuk tahap awal sertifikasi CHSE akan diprioritaskan pada pondok wisata/homestay, daya tarik wisata, usaha wisata arung jeram, usaha wisata selam, dan usaha lapangan golf, dan desa wisata.