Jaringan Restoran yang Jadi Latar Film Kill Bill Gugat Pemerintah Tokyo Senilai Rp13 Ribu

Pemerintah Jepang mulai memberlakukan kebijakan tersebut sejak Februari 2021. Pemilik bisnis F&B yang melanggar aturan jam malam terancam didenda hingga 300 ribu yen atau hampir Rp40 juta.

Tokyo memberlakukan situasi darurat sejak 8 Januari hingga 21 Maret 2021 karena menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Tidak seperti deklarasi tahun lalu, situasi pada masa darurat kali ini tak menghentikan orang beraktivitas. Jalanan tetap dipenuhi masa dengan toko-toko yang buka seperti biasa dan beragam kegiatan tetap berlangsung.

Ketika kebanyakan usaha restoran di Tokyo patuh pada pembatasan itu, Global-Dining mengambil sikap mengabaikan aturan jam malam pukul 8. Kini meski status darurat sudah dicabut, Pemerintah Metropolitan Tokyo membuat permintaan tidak mengikat dengan sejumlah restoran agar mereka menutup usaha pada pukul 9 malam hingga 21 April 2021 demi menekan infeksi Covid-19 yang mulai memasuki gelombang keempat.

Namun, Global-Dining menolak dengan tetap beroperasi seperti sebelum pandemi melanda. Semua restoran Gonpachi, termasuk yang berada di Roppongi, tetap buka hingga pukul 03.30 waktu setempat.

Hasegawa berpendapat bahwa perusahaan semestinya tidak dijadikan kambing hitam dalam proses melawan penyebaran Covid-19. Ia menuding balik dengan menyatakan pemerintah mungkin tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. 

Ia merujuk pada pesta yang dihadiri 23 birokrat dari Kementerian Kesehatan di sebuah pub di Ginza hingga tengah malam pada 24 Maret. Skandal yang kemudian memaksa Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Menteri Kesehatan Norihisa Tamura meminta maaf kepada publik itu disebut Hasegawa sebagai tindakan munafik. 

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa jejaring restoran yang dikelolanya menerapkan sejumlah protokol kesehatan sehingga tidak menciptakan klaster baru terkait kasus Covid-19. (Muhammad Thoifur)