Kenapa Harus ke Pusat Perbelanjaan Kalau Bisa Belanja Lebaran Online?

Liputan6.com, Jakarta - Membludaknya pengunjung di pusat perbelanjaan Tanah Abang pada akhir pekan lalu mencemaskan banyak pihak. Meski dianggap menggerakkan ekonomi, padatnya massa di satu tempat tanpa menjalankan protokol kesehatan berpotensi memicu klaster Covid-19 baru. Meski efeknya tidak instan, risiko tersebut tetap besar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan enam provinsi menunjukkan kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan tertinggi di Indonesia, dalam tiga minggu terakhir berdasarkan data dari Google Mobility pada 11 Maret--16 April 2021. Keenam provinsi itu adalah Aceh (41 persen), Gorontalo (58 persen), Kalimantan Utara (47 persen), Maluku Utara (57 persen), Sulawesi Tenggara (55 persen), dan Sumatera Barat (53 persen). Puncak kenaikan tersebut terjadi pada 9 April 2021.

Ia menyadari bahwa momen belanja lebaran berdampak memperbaiki ekonomi nasional, bahkan memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Terlebih, Indonesia belum keluar dari pandemi Covid-19. Maka, ia mengkhawatirkan kenaikan mobilitas itu akan diikuti kenaikan kasus sebagaimana pengalaman serupa pada waktu sebelumnya. Padahal, ada opsi yang dinilai lebih aman dari belanja lebaran di pusat perbelanjaan.

"Masyarakat dapat memilih opsi berbelanja yang lebih aman yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), yaitu berbelanja online untuk meminimalisir terpapar virus COVID-19," ungkapnya menyampaikan Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa, 4 Mei 2021, dikutip dalam rilis yang diterima Liputan6.com.

Ia menegaskan mobilitas masyarakat tidak dilarang selama mampu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Meski angka positif Covid-19 cenderung menurun, hal serupa belum terjadi dalam kasus kematian akibat Covid-19.

"Artinya, apabila terjadi penularan pada diri kita atau orang terkasih, COVID-19 masih sangat berpotensi berujung fatal. Maka dari itu, saya harapkan masyarakat dapat bijaksana dan sangat berhati-hati," ia menegaskan.

Ia pun meminta agar Satgas Daerah lebih tegas mengawasi dan menindak para pelanggar protokol kesehatan. Setiap daerah juga diminta mengantisipasi potensi lonjakan dengan menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang mudah diawasi pergerakannya. Tujuannya, demi mencegah kerumunan maupun interaksi fisik yang dapat menularkan COVID-19 secara masif.

"Untuk menjamin sistem yang dibuat dapat dijalankan dengan baik maka buatlah satuan tugas khusus untuk melakukan pembinaan di lapangan," saran Wiku.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: