Lagi, Indonesia Didapuk Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia

Hamid menilai keberhasilan Indonesia mempertahankan posisinya didukung beberapa faktor. Pertama, kuatnya pengaruh ajaran agama, juga tradisi lokal dalam kegiatan berderma dan menolong sesama.

Ini sejalan dengan catatan WGI perihal donasi berbasis keagamaan yang merupakan penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia di masa pandemi. Kedua, Kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibanding negara-negara lain.

Tidak dipungkiri bahwa pandemi memukul sektor ekonomi yang juga berdampak pada daya beli dan kapasitas menyumbang masyarakat. Namun, dibanding negara-negara lain, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih baik sehingga tidak berdampak buruk pada kondisi ekonomi.

Ketiga, pegiat filantropi di Indonesia relatif berhasil mendorong transformasi kegiatan filantropi konvensional ke digital. Alhasil, pembatasan mobilitas tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan filantropi. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah donasi di lembaga-lembaga filantropi yang menggunakan digital platform.

Keempat, meningkatnya peran dan keterlibatan kalangan muda dan influencer dalam kegiatan filantropi. Keterlibatan mereka membuat filantropi bisa dikemas dan dikomunikasikan dengan populer ke semua kalangan, khususnya anak muda.

Kendati demikian, tetap ada sejumlah PR yang harus diatasi untuk memajukan filantropi Indonesia. Hamid menyebut potensi filantropi Indonesia yang cukup besar belum tergalang optimal karena pola menyumbang masyarakat yang masih direct giving dan belum terorganisir dengan baik.

Publik lebih suka menyumbang langsung ke individu penerima manfaat dibanding ke organisasi sosial. Donasi untuk kegiatan keagamaan, penyantunan, dan pelayanan sosial juga masih dominan dibanding program-program yang sifatnya jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, pengembangan filantropi di Indonesia belum didukung data yang memadai karena pemerintah dan pemangku kepentingan lain belum punya kesadaran pentingnya data dalam pengembangan filantropi.

"Yang lebih ironi, kegiatan kerelawanan kita yang dalam WIG dinyatakan lebih banyak dari tiga kali rata-rata global belum mendapat dukungan dan perlindungan. Banyak relawan yang bekerja tanpa perlengkapan yang memadai, serta tidak mendapat jaminan sosial," tutur Hamid.

"Kemudian, relawan atau pegiat kemanusiaan tidak dimasukkan pada kelompok prioritas untuk mendapat vaksin. Padahal, saat pandemi, ribuan relawan dan pekerja kemanusiaan terjun langsung membantu masyarakat, membuat mereka berpotensi terpapar COVID-19," imbuhnya.

Hamid juga menyebut bahwa regulasi filantropi dan insentif perpajakan sebagai faktor yang kurang mendukung, bahkan menghambat sektor filantropi Indonesia. Regulasi terkait filantropi dinilai sudah tidak relevan, kurang apresiasi, dan cenderung restriktif.

Kebijakan insentif pajak juga ketinggalan dibanding aturan serupa di negara-negara lain. Insentif pajak belum jadi pendorong warga untuk berdonasi karena cakupannya terbatas, jumlah insentif yang kecil, serta ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Hamid berharap pengakuan dunia internasional terhadap potensi filantropi Indonesia bisa menggerakkan pemerintah untuk mendukung dan menggerakkan sektor filantropi sebagai aktor, serta sumber daya pembangunan nasional. Terlebih, filantropi sudah diakui sebagai salah satu pilar dalam pencapaian SDG di Indoneaia.

"Dukungan itu bisa diberikan melalui berbagai regulasi yang kondusif, kemudahan, serta insentif pada lembaga dan pegiat filantropi, serta para donatur," tutupnya.